Kasus Bisnis Sampah Ilegal di Kulon Progo, Pelaku Raup Untung Rp 700.000 dari Tiap Truk yang Bawa Sampah dari Yogyakarta-Sleman

KULON PROGO, KOMPAS.com – Seorang pria berinisial YS (39) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengelolaan sampah ilegal di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

YS diduga meraup keuntungan sebesar Rp 700.000 untuk setiap truk yang membawa sampah dari Yogyakarta dan Sleman ke lahan miliknya di Padukuhan Sawahan, Kalurahan Banaran, Kapanewon Galur.

Kasatreskrim Polres Kulon Progo, Iptu Andriana Yusuf, menjelaskan bahwa YS tidak melengkapi perizinan yang diperlukan untuk pengelolaan sampah tersebut.

"Kami telah berkoordinasi dengan Dinas DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Dari sana dikatakan, itu memang ilegal dalam hal pengelolaan sampah," ungkap Yusuf, Senin (10/2/2025).

Baca juga: Sampah Menggunung di Jateng, 80 Persen TPA Kelebihan Muatan

Sampah berasal dari hotel di Yogyakarta dan Sleman

Sampah yang dibawa YS berasal dari berbagai hotel di Yogyakarta dan Sleman, serta sebagian merupakan sampah rumah tangga.

Dalam keterangannya kepada polisi, YS mengakui bahwa dirinya mengirimkan sampah dengan biaya yang telah disepakati dalam MoU.

YS memulai pengelolaan sampah di lahan seluas 500 meter persegi yang sebelumnya merupakan bekas penumpukan tambang pasir.

Baca juga: Bisa Dibuat dari Sampah Dapur, Apa Saja Kelebihan Pupuk Kompos?

Ia melakukan pemusnahan sampah dengan cara dibakar.

Namun, bisnisnya ini menuai polemik di kalangan warga dan perangkat desa, yang merasa resah dengan aktivitas tersebut.

Akibatnya, polisi turun tangan untuk menutup lokasi penampungan dan pengelolaan sampah milik YS.

Baca juga: TPA Piyungan Resmi Ditutup, Bagaimana dengan Pengelolaan Sampah di DIY?

Polisi telah memasang garis polisi di lokasi dan menyita beberapa barang bukti, termasuk satu alat berat merek Kobelco, satu alat pembakaran, solar, serta sampel sampah.

YS dijerat dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengatur bahwa pengelolaan sampah tanpa izin dapat dikenakan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 10 tahun.

Polisi masih bekerja sama dengan DLH untuk penanganan lebih lanjut.

Polisi memproses pelanggaran hukum YS, sementara DLH menangani sampah dan pencemaran yang diakibatkan tempat pembuangan. DLH juga menutup lubang sampah

YS tidak ditahan. Pasalnya, warga dan YS sepakat untuk menangani sampah agar tidak terjadi pencemaran udara.

“Tapi proses hukum tetap berlanjut,” kata Yusuf.

Baca juga: Video Viral Kamar Kos Penuh Sampah, Apa Penyebabnya?

Sebelumnya, YS mengungkapkan bahwa ia berniat membangun bisnis pengolahan sampah yang meliputi pemilahan untuk dijual kembali.

Ia mengaku terdesak keadaan setelah usaha penumpukan pasirnya mengalami kebangkrutan.

"Saya terpuruk," ungkap YS dalam kesempatan sebelumnya.

Polisi saat ini masih bekerja sama dengan DLH untuk penanganan lebih lanjut, sementara DLH menangani sampah dan pencemaran yang diakibatkan oleh tempat pembuangan yang dikelola YS.

Baca juga: Viral Penghuni Kamar Indekos Penuh Tumpukan Sampah, Hoarding Disorder?