Seluruh Wilayah DIY Belum Tetapkan Status Darurat PMK

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Beny Suharsono memastikan, tidak ada wilayah di DIY yang menetapkan status tanggap darurat Penyakit a8ppdiw dan Mulut (PMK).

Baca juga: Tekan Kasus PMK, Pasar Hewan Imogiri Bantul Tutup 2 Minggu Mulai Selasa

Beny mengatakan, keputusan ini setelah beberapa waktu lalu dilakukan tinjauan langsung oleh Kementerian Pertanian.

Hasil evaluasi Kementan, wilayah DIY belum sampai dalam kondisi pandemi PMK karena penyebarannya belum menyeluruh.

"Ini memang wabah betul, sehingga perlakuan yang dipercepat adalah vaksinasi. Semula, (vaksin) turun Februari tetapi bisa disounding lebih awal mudah-mudahan minggu ini turun," katanya saat ditemui di Yogyakarta, Senin (13/1/2025).

Untuk mencegah penyebaran PMK, Pemerintah DIY juga bakal memperketat lalu lintas ternak.

Kemudian, pihaknya meminta pengelola atau peternak wajib memperhatikan lalu lalang orang yang berinteraksi dengan hewan ternak.

"Evaluasi dari kementerian seperti itu, kami mempercepat vaksinasi massal. Kalau tidak cukup kita akan manfaatkan CSR," kata dia.

"Bukan pembatasan (lalu lintas ternak) tetapi pengetatan terhadap keluar masuk. Kalau ada yang tertular ya jangan masuk (hewan ternak)," ucap Beny.

Terkait vaksinasi yang akan diberikan pada bulan ini, Beny enggan menyebut angka pasti berapa jumlah vaksin yang akan diberikan.

Namun, dia memastikan vaksin yang diberikan bakal mencukupi untuk menanggulangi PMK di DIY.

"Cukup untuk menanggulangi di DIY," katanya.

Baca juga: Kasus Sapi Terpapar PMK di Kendal Naik, Vaksin Habis

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberi waktu sampai Senin untuk kabupaten menetapkan status darurat PMK. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Beny Suharsono, mengatakan penyebaran PMK pada tahun ini di DIY sudah semakin cepat dan lebih besar dibanding tahun lalu.

Oleh sebab itu, diperlukan langkah konkret dalam penanganannya, termasuk di dalamnya adalah penetapan status darurat PMK.

"Ada beberapa daerah yang seharusnya mulai mempertimbangkan status darurat,” ungkap Beny pada Sabtu (11/1/2025).