Dijanjikan Kerja di Dinas Pariwisata, Warga Gunungkidul Kena Tipu Rp 80 juta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Seorang warga Kapanewon Ponjong, Gunungkidul, DI Yogyakarta, melaporkan AN yang dikenal sebagai pekerja media, setelah merasa dirugikan hingga Rp 80 juta.

Uang tersebut disetor korban karena dijanjikan akan dipekerjakan di Dinas Pariwisata Gunungkidul.

Baca juga: Kena Tipu, Pedagang di Bantul Beli Minyak Goreng Ternyata Isinya Air Sumur, Kok Bisa?

Kasat Reskrim Polres Gunungkidul, AKP Achmad Mirza menjelaskan bahwa peristiwa ini bermula pada Senin (19/2/2024) ketika korban yang berinisial NW bertemu dengan terlapor AN di sebuah bank di Kapanewon Ponjong.

Dalam pertemuan itu, AN menjanjikan NW mendapat pekerjaan di Dinas Pariwisata dengan syarat menyetor sejumlah uang.

"AN meminta Rp 80 juta kepada NW," ungkap Mirza saat dihubungi wartawan melalui telepon pada Minggu (1/12/2024).

Setelah menunggu, NW tidak menerima panggilan untuk bekerja di Dinas Pariwisata.

Akhirnya, pada Selasa (5/10/2024), NW melaporkan AN ke Satreskrim Polres Gunungkidul.

Polres Gunungkidul telah melakukan klarifikasi terhadap lima orang saksi terkait kasus ini.

AN yang dikenal sebagai pekerja media juga telah diundang untuk memberikan keterangan, namun tidak hadir.

"Kami belum melakukan pemanggilan, karena masih dalam tahap penyelidikan. Terduga pelaku tidak hadir. Rencana pekan depan akan kami gelar dulu," tambah Mirza.

Baca juga: Ibu-ibu Ditipu Puluhan Juta untuk Tebus Murah Sembako, Pelaku Ngaku Orang Partai

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Gunungkidul, Oneng Windu Wardana, menegaskan bahwa pihaknya telah mendengar informasi mengenai kasus ini.

Dia memastikan bahwa tidak ada orang yang dapat bekerja tanpa melalui proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Selain itu, pegawai Tenaga Harian Lepas (THL) sudah tidak ada di Dinas Pariwisata.

"Bahkan jika ada anak pejabat ingin masuk ke ASN, mereka harus melalui seleksi. Yang jelas, penerimaan ASN itu resmi melalui CPNS. Pemangku kepentingan yang mengkoordinir juga adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah," tegas Windu.