Ketum PP Muhammadiyah Menghargai Sikap Kenegarawanan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud soal Putusan MK

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Muhammadiyah menghargai sikap kenegarawanan pasangan Anies Basewedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir.

"Kita menghargai sikap kenegarawanan keempat tokoh, Pak Ganjar, Anies, Mahfud, Muhaimin sekaligus juga memberi harapan bagi masa depan bangsa bersama tokoh-tokoh lain untuk bersama-sama membangun Indonesia," ujar Haedar, saat ditemui di Fisipol UGM, Selasa (23/4/2024).

Haedar menyampaikan kepada Prabowo Sunianto dan Gibran Rakabuming Raka yang memperoleh mandat juga harus menyerap aspirasi dari Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Baca juga: Jokowi: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Tolak Gugatan Sengketa Pilpres

"Pada yang memperoleh mandat yakni Pak Prabowo tentu juga harus menyerap aspirasi dari ke empat tokoh tadi yang juga menjadi sebuah pertanggungjawaban politik dan konstitusi yang besar dan berat," tutur dia.

Indonesia ke depan, lanjut Haedar, harus menata seluruh problem dari berbagai aspek.

Kemudian, membangun Indonesia berbasis kepada Pancasila. Agar Pancasila itu tidak hanya sebagai sesuatu yang normatif.

Selain itu, juga membawa kemajuan setara dengan bangsa lain.

"Jadi, kita tidak boleh merasa berada dalam fase yang sudah maju. Kita ini masih tertinggal dari berbagai aspek yang memerlukan strong leadership tapi sekaligus juga leadership yang memiliki hikmah kebijaksanaan dan kecerdasan tinggi," ucap dia.

Haedar mengungkapkan, pasca Pemilu 2024 semua komponen bangsa harus bersatu dalam keragaman orientasi politik.

Baca juga: Jelang Putusan MK, 800 Personel Polisi Jaga KPU dan Bawaslu Sulsel

Semua komponen bangsa harus mulai membangun semangat bersatu dan jangan sampai larut dalam situasi politik yang kemudian membuat perpecahan.

"Sekali lagi seluruh pihak termasuk partai politik, nanti juga eksekutif, legislatif yudikatif harus belajar dari kekurangan kelemahan dan problem yang selama ini dihadapi bahwa Indonesia itu memiliki masalah, karena jangan-jangan kita sendiri memang untuk menciptakan masalah itu," pungkas dia.