Mahfud Sebut Ketum PDI-P Megawati Diminta Pimpin Gerakan Perbaikan Demokrasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan, 16 tokoh masyarakat meminta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, untuk memimpin gerakan perbaikan demokrasi.

Hal itu disampaikan saat para tokoh menemui Mahfud, Megawati, dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Jumat (8/3/2024).

Baca juga: Kubu Ganjar-Mahfud Akan Datangkan Kapolda di Sidang MK untuk Buktikan Mobilisasi Massa

Para tokoh itu berasal dari sejumlah elemen masyarakat, di antaranya guru besar, lembaga bantuan hukum, dan gerakan anti korupsi.  

Baca juga: Ganjar-Mahfud Sambangi Rumah Butet, Mahfud: Ini Tetangga Saya Sekarang

Mahfud mengatakan, dalam pertemuan itu, guru besar Prof Sulistyowati sempat menangis sambil mengatakan demokrasi di Indonesia telah hancur.

Untuk itu, mereka meminta agar Megawati segera memimpin perbaikan demokrasi.

"Jadi Prof Sulis waktu itu berbicara sambil menangis. Ini menangis beneran, sedih karena Indonesia porak-poranda. Indonesia yang dibangun baik-baik dan reformasi berjalan 24 tahun dengan baik, ternyata (hancur) berkeping-keping dalam waktu sekejap. Ini Bu Sulis yang katakan," kata Mahfud, saat ditemui di kediaman budayawan Butet Kertaredjasa, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (11/3/2024).

"Mereka semua meminta, 'Ibu sekarang harapan kami, (ibu) untuk memimpin gerakan memperbaiki dan mereparasi demokrasi Indonesia. Sekarang Bu Megawati memimpin, karena kalau ini dibiarkan, nanti ke depan enggak ada demokrasi'," kata Mahfud menirukan ucapan Sulistyowati.

Mahfud mengatakan, para tokoh menilai, saat ini, jika ini menang Pemilu, maka terlebih dahulu harus jadi penguasa, dekat dengan penguasa, atau punya uang.

"Rakyat tidak akan bisa menentukan karena semua sudah bisa dibeli oleh penguasa melaui macam-macam. Melalui politik gentong babi, politik pegang kerah leher. Maka mari kita perbaiki, jangan sampai berlanjut," kata Mahfud.

Terkait permintaan itu, kata Mahfud, Megawati belum mau menjawab.

Namun, Megawati sempat menyinggung soal hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait Pemilu 2024.

"Tapi waktu itu jawaban Bu Mega, 'saya belum waktunya menjawab itu, tapi gerakan mengajukan ke MK sebagai langkah hukum dan angket bisa diteruskan," kata Mahfud.

"Tidak harus terlalu resmi, ada pimpinan, itu kan haknya anggota DPR. Nanti pada saat yang tepat, kalau situasi sudah kita baca semua. Pendekatan, nah, Bu Mega ini spritual, pendekatan spiritual sudah ketemu, baru kita (bergerak). Situasi sekarang, silakan jalan, tanpa saya (Mega) kan tidak terhalang," kata Mahfud.