Waspadai Kampanye Terselubung, Bawaslu DIY Sebut Biasanya Berdalih Undangan Warga

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta masyarakat ikut aktif mengawasi kampanye terselubung di pertemuan-pertemuan warga.

Sebagai informasi tahapan pemilu sekarang sudah memasuki masa kampanye pada hari Selasa (28/11/2023).

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan kampanye terselubung merupakan kampanye yang dilakukan dengan cara rapat umum tapi berdalih menghadiri undangan kelompok masyarakat.

Baca juga: Kampanye Dimulai, Caleg di Kabupaten Semarang Pasang Baliho dengan 11 Wajah

"Kampanye dalam pertemuan terbatas atau tatap muka harus ada izin dari kepolisian," kata Najib, Selasa (28/11/2023).

Ia menambahkan calon legislatif atau pengurus partai politik boleh menghadiri kegiatan di masyarakat tetapi tidak boleh kampanye.

"Itu yang disebut dengan kampanye terselubung (menghadiri kegiatan masyarakat dan kampanye langsung)," kata dia.

Dia menjelaskan sampai pada tanggal 27 November 2023 Bawaslu DIY belum menerima Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) kampanye dari peserta pemilu.

"Kenapa sekarang masih sepi? Karena belum ada (kampanye) rapat umum, karena memang nelum boleh," kata dia.

Selama masa kampanye ini, Bawaslu DIY bakal meningkatkan pengawasan dan memperkuat koordinasi dengan pihak kepolisian.

Ia menduga kampanye terselubung dilakukan karena lebih leluasa tanpa pengawasan dari Bawaslu.

"Ketika diawasi tidak akan leluasa melakukan pelanggaran. Sehingga, masuk akal ketika aktivitas berjalan tapi tidak diawasi," katanya.

"Bawaslu pasti mencari dan koordinasi dengan intel untuk memastikan (kampanye terselubung)," imbuh dia.

Baca juga: Masa Kampanye Dimulai, Belum Ada Kepala Daerah di Jateng yang Ajukan Cuti

Oleh karena itu, Najib meminta masyarakat berperan aktif mengawasi adanya potensi pelanggaran kampanye berupa kampanye terselubung.

Jika menemui kampanye terselubung masyarakat dapat melaporkan ke Bawaslu DIY.

"Kita mendorong masyarakat untuk lapor kalau ada kampanye terselubung," ujarnya.

Menurut Najib kampanye dengan metode rapat umum baru boleh dilakukan pada Januari 2024 mendatang.

"Setidaknya dalam 5-6 hari ke depan belum ada kampanye resmi, ya," imbuhnya.