UGM Akan Pertemukan 3 Kandidat Capres dalam Forum Dialog

KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta berencana mempertemukan tiga kandidat calon presiden Pemilu 2024 yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto dalam sebuah forum dialog yang akan digelar pada September 2023.

"Tanggal 19 September 2023 kami berencana mau mengundang tiga kandidat tapi masih rencana. Karena mereka belum resmi sebagai calon presiden maka boleh lah itu disebut dialog," kata Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Masyarakat, dan Alumni UGM Arie Sujito saat ditemui di Gedung Pusat UGM, Yogyakarta, Kamis (31/8/2023) seperti ditulis Antara.

Baca juga: Momen Haru Wisuda UGM Yogyakarta, Rektor dan Dosen Nyanyi Lagu Bunda

Menurut Arie, para mahasiswa yang telah memiliki hak pilih pada Pemilu 2024 membutuhkan wawasan yang memadai mengenai sosok pemimpin yang mampu memahami persoalan yang mereka hadapi.

Dialog kandidat capres, menurut Arie, menjadi sarana pendidikan politik bagi mahasiswa sehingga diharapkan tidak mendapat respons negatif dari KPU maupun Bawaslu.

Sebaliknya, dia menginginkan KPU memunculkan aturan yang memudahkan demi membangun kepercayaan dengan perguruan tinggi.

"Bangun kepercayaan lah, KPU harus bekerja sama dengan perguruan tinggi dan kami siap bekerja sama. Jangan sedikit-sedikit tensinya tinggi. Kesuksesan pemilu harus dihadirkan melalui kerja bareng, bukan kerja KPU saja, bukan kerja Bawaslu saja," ujar dia.

Baca juga: MK Bolehkan Kampanye di Kampus, BEM UGM Akan Undang Capres untuk Sarasehan dan Siapkan Kontrak Politik

Dia menuturkan dialog maupun debat kandidat semacam itu sudah jamak dilakukan beberapa kampus di luar negeri.

Menurut Arie, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang memperbolehkan lembaga pendidikan termasuk kampus dijadikan sebagai tempat untuk berkampanye membuat UGM semakin mantap menghelat dialog tersebut.

"Sebelum ada keputusan MK kami sudah punya inisiatif untuk itu. Kami sudah akan menggelar, kami sudah berencana melakukan itu, syukur ada keputusan MK soal itu supaya secara legal makin oke," kata dia.

Arie mengemukakan beberapa bulan sebelum muncul putusan MK itu, dirinya bersama Rektor UGM Ova Emilia menghadiri undangan KPU RI dan Ditjen Dikti untuk membahas tantangan serta peluang perguruan tinggi menyelenggarakan kampanye di kampus.

Dalam pertemuan yang dihadiri sejumlah pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) seperti UI, IPB, ITB, hingga Unpad itu sempat terjadi perdebatan terkait kampanye di kampus.

"Ada yang berani, ada yang enggak, waktu itu saya dengan Bu Rektor bilang UGM berani lah," kata dia.