MK Bolehkan Kampanye di Kampus, BEM UGM Akan Undang Capres untuk Sarasehan dan Siapkan Kontrak Politik

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengizinkan peserta pemilu berkampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan selama tidak menggunakan atribut kampanye. Hal ini termuat dalam Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada Selasa (15/08/2023).

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Universitas Gadjah Mada (UGM) menyambut baik putusan MK tersebut. 

"Tentu kami menyambut baik ya. Karena ketika adanya atau diperbolehkannya kampanye di dalam kampus itu menjadi salah satu sarana pembelajaran politik mahasiswa," ujar Ketua BEM KM UGM Gielbran Mohammad saat dihubungi, Senin (21/08/2023).

Baca juga: Dapat Pantun 2024 Terpilih, Prabowo: Terima Kasih, tapi Ini Belum Musim Kampanye

BEM KM UGM pun sudah berencana mengundang capres-capres untuk datang. Nantinya acara akan dikonsep dengan bentuk sarasehan.

"Kalau dari teman-teman UI menyampaikan ingin membuat debat. Kalau dari BEM UGM punya cara lain. Dari awal kita udah punya planning, rencana untuk mengadakan sarasehan bersama untuk membangun Indonesia," urainya.

Dia menjelaskan di dalam sarasehan tersebut tidak untuk memperdebatkan gagasan para capres. Namun BEM UGM ingin mendengar gagasan para capres terhadap tuntutan yang mereka bawa.

"Di sana kita akan memberikan tuntutan kepada para capres ini. Kemudian kita mintai gambaran ke depan Indonesia mau dibawa seperti apa gitu. Ditangan-tangan capres-capres ini Indonesia mau dibawa kemana di tahun 2024. Dari segi politik, ekonomi, sosial, geososial, geopolitik dan sebagainya," urainya.

Bahkan BEM UGM akan menyiapkan kontrak politik dengan para capres. Hal itu dinilainya penting, agar para capres datang ke kampus tidak hanya mengumbar janji.

Sebab menurut Gielbran, debat atau pun sarasehan akan menjadi 'omong kosong' jika tidak ada kontrak politik.

"Debat atau diskusi atau sarasehan itu akan menjadi omong kosong kalau tidak ada kontrak politik, tidak ada kemauan politik untuk membenahi Indonesia. Kita nggak ingin kampus dijadikan tempat 'pelacuran' suara. Kita nggak ingin kampus dijadikan tempat mencari elektoral doang, kita ingin menjadikan politik 2024 adalah politik yang berintelektual," tandasnya.

Para mahasiswa pun akan melakukan kajian. Hasil dari kajian tersebut akan dijadikan tuntutan yang dibawa untuk para capres.

Baca juga: Bela Gibran yang Menolak Disebut Jurkam Ganjar, FX Rudy: Benar, karena Belum Masa Kampanye

"Tentu mahasiswa akan bikin kajian. Kajian itu akan dijadikan tuntuan bagi para capres untuk tadi memperbaiki berbagai macam sektor di Indonesia. Jadi kita nggak cuma mendengarkan mereka debat, nggak cuma mendengarkan mereka diskusi. Kita akan membawakan tuntutan, kontrak politik yang harus disepakati oleh capres-capres ini," tuturnya.

Lebih lanjut, Gielbran mengungkapkan momentum berkampanye di fasilitas pendidikan jangan sampai hanya dijadikan seremonial. Apalagi hanya dijadikan 'gimik' politik.

"Kita ingin capres-capres ini masuk ke dalam kampus. Dia debat ya monggo dilakukan debat, Tapi kalau dari kami dari BEM KM UGM lebih prefer untuk kita bikin sarasehan bareng. Kita bikin diskusi bersama bagaiman masa depan Indonesia di tangan capres-capres ini," urainya.