Wacana Pasangan Anies-Cak Imin, Demokrat DIY: Seharusnya dari Awal Lebih Kesatria

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPP Partai Demokrat Arif Budiyono menyebut langkah Partai Nasdem memilih Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan sebagai langkah yang tidak kesatria.

Menurut Arif, seharusnya sejak awal Partai Nasdem mengumpulkan semua partai koalisi dan membahas pemilihan Ketum PKB yakni Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai langkah untuk menghadapi koalisi besar Prabowo Subianto.

"Untuk mendapatkan pemenangan karena di kubu Pak Prabowo koalisi besar putuskan saja bagaimana tawarkan kalau Muhaimin gabung jadi wakil (presiden)," kata dia.

Baca juga: Buntut Wacana Duet dengan Cak Imin, Baliho dan Poster Anies Baswedan di Semarang Dicopot Kader Partai Demokrat

Lanjut dia, setelah ditentukan siapa wakil Anies Baswedan barulah Partai Nasdem membahas posisi dari AHY seperti apa. Hal ini menurut dia, diskusi bakal alot tetapi langkah ini dinilai lebih kesatria.

"Langsung keluar satu pintu enak, tidak ada yang merasa diselingkuhi walaupun tetap ada yang melanggar parameter yang disajikan dilanggar, dalam arti kesatria," ucapnya.

Baca juga: Jadi Pembicara di Fisipol UGM, AHY Singgung soal Upaya Pembegalan Partai Demokrat

Pemilihan Cak Imin sebagai Cawapres Anies, menurutnya, tidak sesuai piagam koalisi yang disepakati.

Setelah adanya wacana ini, kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia bereaksi karena merasa kecewa dan dikhianati.

Bahkan, kader-kader mulai mencopot spanduk Anies Baswedan dan hal ini bentuk reaksi yang tidak bisa dibendung.

"Iya (tidak bisa dibendung), bayangkan saja siang malam sekjen dan tim 8, luar biasa effort-nya. Dari DPC saja tidak bisa melarang (pencopotan baliho), ndak apa-apa kecewa," kata Arif.

"Sudah setahun lebih (koalisi), tiba-tiba sama ini saja (Cak Imin)," ucapnya.

Ke depan, pihaknya masih menunggu instruksi dari DPP Partai Demokrat, keputusan apa yang diambil dan DPD Demokrat DIY akan ikut mentaatinya.

"Nunggu instruksi dari DPP kita jalankan," jelasnya.

Sebelumnya, Partai Demokrat menilai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem yang memasangkan bakal calon presiden Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres melanggar prinsip kesetaraan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangan pers di Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Partai Nasdem memang merupakan partai politik yang pertama kali mengusung Anies sebagai bakal capres.

Rifky mengatakan, sikap Partai Demokrat setelah meneken piagam koalisi adalah menyarankan supaya Anies mencari kandidat bakal cawapres.

Partai Demokrat kemudian mendengarkan pertanyaan dan desakan dari masyarakat secara luas tentang kepastian KPP, serta merosotnya elektabilitas Anies.

Maka dari itu, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

Rifky mengatakan, Anies juga sempat menyepakati memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres dan tinggal melakukan deklarasi.

Bahkan, Anies disebut menulis surat yang ditandatangani pada 25 Agustus 2023 yang meminta secara resmi supaya AHY bersedia untuk menjadi bakal cawapresnya.