Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mengenal Pleret, Kalurahan Digital di Bantul DI Yogyakarta

Kompas.com, 31 Mei 2023, 18:38 WIB
Markus Yuwono,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dilantik menjadi Lurah Pleret, Kapanewon Pleret, Bantul, DI Yogyakarta, 20 Desember 2020 lalu, Taufiq Kamal (37) ingin menjadikan kalurahan digital.

Hal ini untuk mengurai permasalahan yang ada hingga menjadikan penyelenggara negara yang terbuka.

Berangkat dari visi misinya saat mencalonkan diri sebagai Lurah Pleret,dengan visi untuk membawa Kalurahan Pleret menjadi Kalurahan Digital yang Mandiri, Sejahtera dan Agamis.

Baca juga: 3 Dampak Negatif Digitalisasi Terhadap Kesehatan Mental

"Jadi asal usulnya setiap pemerintah ingin menyelesaikan masalah warganya," kata Taufiq saat ditemui di kantornya, Rabu (31/5/2023).

Ternyata permasalahan warga cukup rumit dan beragam. Dengan solusinya pembangunan manusia, proses ekonomi, pertumbuhan ekonomi.

Untuk pembangunan manusia sebagai sistem pemerintahan dirinya harus turun ke bawah untuk melihat situsasi. Namun hal itu tidak bisa setiap saat dilakukan, karena dengan jumlah penduduk sekitar 14 ribu orang akan sulit memantau pergerakan masyarakat.

"Tapi kalau kami 11 padukuhan dengan penduduk sekitar 14 ribu orang, nah bagaiamana saya bisa bersosial terus menerus," kata Taufiq.

Untuk itulah dirinya berfikir kemandirian kalurahan dengan sistem informasi desa, tata kelola pemerintahan yang baik, dan ekonomi di desa. Sistem informasi digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam program kerjanya.

"Untuk itulah waktu itu dimulai dengan sistem informasi desa dengan diawali pleret.id itu," kata dia.

Baca juga: Banyak BPR Tutup, Regulator Dorong Merger dan Digitalisasi

Lulusan S1 Teknik Informatika STMIK Akakom Yogyakarta dan S2 Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM) melakukan koordinasi dengan pemkab Bantul. Waktu itu, menungu.

"Waktu itu suruh menunggu, saya tidak bisa menunggu karena masa bakti saya 6 tahun. Saya harus memiliki progres untuk rencana kerja saya," kata dia.

"Muncullah penganggaran kita buat sistem informasi sendiri, karena domainnya sudah punya tinggal 'digatukke'. Yang penting sistemnya yang bisa memfasilitasi kita dalam pemerintahan yang baik. Itu awal mulanya pleret.id," kata dia.

Disinggung mengenai SID yang sudah disediakan oleh Pemkab, Taufiq mengatakan hal itu dua sistem yang berbeda. Dia menganalogikan setiap desa atau kalurahan memiliki sejarah yang berbeda sehingga untuk pengelolaan pun tidak bisa disamakan.

Menurut dia, pleret.id juga berisi tentang transparansi anggaran, dipublikasikan mulai dari penganggaran hingga implementasinya. Sehingga masyarakat bisa melihat kegiatannya dari yang direncanakan hingga selesai.

Lurah Pleret Taufiq Kamal di Kantornya. Rabu (31/5/2023)KOMPAS.COM/MARKUS YUWONO Lurah Pleret Taufiq Kamal di Kantornya. Rabu (31/5/2023)

"Jadi kita mentrasnparansikan semuanya, biar semuanya mengawal. Dari dulu merencanakan. Jadi ini good goverment saya berhasil," kata Dosen non aktif Universitas Nadhatul Ulama Yogyakarta ini.

Baca juga: Digitalisasi, Upaya Pemerintah Identifikasi Potensi Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa

Taufiq mengatakan, pihaknya juga mengumumkan pegawai kalurahan, siapa yang masuk kerja hari ini. Apakah mereka telat, atau izin tidak masuk kerja semuanya bisa dipantau.

"Kami 07.30 WIB sudah masuk kerja," kata dia.

QRCode di setiap rumah

Untuk permasalahan masyarakat. Pihaknya QR code di setiap rumah warga. Pihaknya mengumpulkan kader pemberdayaan untuk melakukan pendataan karena belum semua masyarakat melek akan gawai.

Jadi ada 27 pertanyaan mulai dari perumahan, kemudian kesehatan, sumber penghasilan, kepemilikan aset hingga sandang dan pangan.

Indikator itu untuk menentukan kemiskinan sehingga publik tahu urutan kesejahteraan seperti apa dan dari situ bisa dianalisis bagaimana kondisi di Kalurahan Pleret. "Jadi kalau di rumah di-scan bisa muncul indikator itu," kata dia.

Taufiq mengatakan pembaharuan akan dilakukan oleh kader pemberdayaan yang ada di setiap RT.

Baca juga: Upaya Memaksimalkan Digitalisasi UMKM

"Rencana ke depan, sudah sadar dengan dirinya sendiri orang bisa meng update sendiri," kata dia.

Dia menunjukkan isi laman pleret.id bisa terlihat indikator warganya. Bahkan foto rumah juga ada, hingga pangan.

Dengan program ini, sistem Informasi desa menjadi tertata, kedua yaitu pertumbuhan ekonomi tampak dan ketiga tercipta kepemimpinan yang transformatif atau dengan kata lain lebih ke reformasi birokrasi sekarang.

Dengan sistem informasi tersebut bisa mengetahui permasalahan lebih cepat. Selain itu, dengan pengolahan sistem pemerintahan yang baik pihaknya bisa melakukan proses penumbuhan ekonomi.

Data itu kedepan bisa menjadi sumber data bagi pemerintah pusat dalam rangka pengentasan kemiskinan atau permasalahan sosial lainnya.

"BLT menggunakan dana desa itu bisa tepat sasaran tidak ada yang meleset," kata dia.

Baca juga: Menpan-RB Sebut Digitalisasi Arsip Negara Penting untuk Rekomendasi Kebijakan Publik

Juara I Lomba Desa/Kalurahan tingkat Kabupaten Bantul pada tahun 2022; Juara I Lomba Desa/Kalurahan tingkat Provinsi DIY tahun 2022; Juara III Lomba Desa/Kalurahan tingkat Regional 2 Nasional tahun 2022 dan Juara III Lomba Pindeskel Dirjen Bina Pemdes Kemendagri tahun 2022.

"Dengan sistem pemerintahan yang bagus ternyata bisa mendatangkan kunjungan ke sini. UMKM kami juga laku, banyak yang datang. Selain pleret id ada juga visit.pleret.id juga banyak, di sana ada paket wisata studi desa, tempat wisata dan UMKM, semua itu untuk mensejahterakan masyarakat saya," kata dia.

Banyak kunjungan dari berbagai wilayah untuk belajar mengenai sistem pemerintahan Kalurahan Pleret. Saat kunjungan, inilah diperkenalkan terkait destinasi wisata di sana.

Seperti saat kompas.com berkunjung ke Pleret, mereka mendapatkan kunjungan dari Kapanewon Rongkop, Gunungkidul.

"Kami ingin belajar dari Kalurahan Pleret, karena di sini sudah lebih maju," kata Panewu Rongkop, Esi Suharto

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang



Terkini Lainnya
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Yogyakarta
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Yogyakarta
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Yogyakarta
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Yogyakarta
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Yogyakarta
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Yogyakarta
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Yogyakarta
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Yogyakarta
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
Yogyakarta
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Yogyakarta
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Yogyakarta
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Yogyakarta
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Yogyakarta
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Yogyakarta
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau