Angka Stunting Gunungkidul Tertinggi di DI Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) membentuk 1.852 tim pendamping keluarga (TPK) untuk menekan angka stunting.

Kepala Perwakilan BKKBN DIY, Shodiqin menjelaskan tim pendamping ini berisi beberapa elemen masyarakat seperti bidan, penggerak PKK, dan juga kader Keluarga Berencana (KB).

Ia menambahkan TPK memiliki tugas pokok mendampingi keluarga-keluarga dengan cara melakukan identifikasi faktor stunting. Selain itu juga melakukan pelayanan untuk mencegah risiko stunting.

"Di DIY ada 1.852 tim yang dibentuk ada tiga unsur dan sudah berjalan sejak 21 Desember 2021 lalu" kata dia, Kamis (12/5/2022).

Baca juga: Keluarga Berisiko Stunting di Indonesia 21,9 Juta, Calon Pengantin hingga Ibu Hamil Diedukasi

Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 mendatang angka stunting dapat ditekan hingga angka 14 persen. Sementara saat ini di DIY angka stunting berada di angka 17,3 persen.

Walaupun belum mencapai angka 14 persen, DIY dinilai baik dalam menekan angka stunting. Pasalnya, saat ini DIY berada di peringkat ketiga nasional yang memiliki angka stunting terendah.

"Pertama Bali, DKI Jakarta. Kemudian baru Yogyakarta, 17,3 persen dari jumlah bayi yang ada di seluruh DIY," kata dia.

Dia menambahkan BKKBN DIY telah melakukan survei. Hasil survei menunjukan angka stunting di Kabupaten Gunungkidul masih tinggi yakni 20 persen. Sedangkan, Kabupaten Kulon Progo menjadi kabupaten terendah angka stunting yakni 14 persen.

Tingginya angka stunting menurutnya diakibatkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah perkawinan dini dan juga perceraian.

"Kami berusaha mencegah supaya tidak ada kelahiran yang potensi stunting dengan menggandeng sasaran remaja, calon pengantin dan ibu hamil. Termasuk bayi di bawah dua tahun," jelas dia.

Menurut dia stunting dapat ditangani dengan mencukupi asupan makanan selama 1.000 hari kepada bayi.

"Kalau semua ditangani Insya Allah tidak ada bayi yang stunting," imbuh dia.

Sementara itu Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo dalam apel siaga TPK Bergerak mengatakan 600 ribu personel bertugas melakukan penyuluhan, memfasilitasi pelayanan rujukan dan pemberian bantuan sosial. Selain itu juga melakukan surveilans kepada sasaran keluarga berisiko stunting. 

“Jumlah keluarga berisiko stunting ini harus ditekan seminimal mungkin. Mari kita bekerja secara optimal,” kata Hasto melalui keterangan tertulis.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021, prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4 persen. Hasto menyebut angka ini masih lebih tinggi dari standar WHO sebesar 20 persen.