Saat Bansos Jelang Pilkada Jadi Perhatian Khusus KPU DIY...

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mewaspadai bantuan sosial (bansos) saat menjelang pilkada kabupaten dan kota di DIY.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi saat ditemui wartawan di Kantor KPU DIY, Kamis (25/4/2024).

"Terkait dengan kampanye nanti akan diatur secara spesifik dalam aturan KPU tentang kampanye," kata Shidqi.

Baca juga: Soal Gugatan Snack Lelayu, KPU Sleman: No Comment, Kami Sampaikan pada Waktu yang Tepat

Lanjut dia, setiap pemilu, pilkada ada perubahan peraturan KPU yang menyesuiaikan zaman. Tahapan pilkada saat ini aturannya masih mengacu pada aturan pilkada pada 2020 silam.

"Pilkada 2024 mekanisme kampanye, tahapan-tahapan kampanye akan diatur lebih detail," ujar dia.

"Tetapi terkait dengan bansos, belajar pada Pemilu 2019, wacana yang masuk pada sidang MK, akan menjadi perhatian khusus terutama petahana-petahana," beber Shidqi.

Baca juga: Soal Bansos Disebutkan Dongkrak Perolehan Suara Prabowo-Gibran di Pilpres, Gibran: Dibuktikan Saja

Baca juga: Soal Snack Lelayu KPPS, KPU Sleman Digugat Rp 5 Miliar dan Permintaan Maaf Terbuka

Imbauan larangan pembagian bansos sebelum Pilkada

KOMPAS.com/ACH. FAWAIDI Dua orang nenek di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, bernama Hotipah (64) dan Putriya (70) yang hidup dalam keterbatasan.

Sebelumnya, Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan, pihaknya akan menerbitkan imbauan agar pemerintah daerah tidak menggelontorkan bantuan sosial (Bansos) menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. 

Tomsi mengatakan, imbauan tersebut sejalan dengan permintaan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata agar terdapat peraturan yang melarang pemerintah daerah (Pemda) menggelontorkan bansos jelang pilkada. 

“Jadi imbauan-imbauan akan kita lakukan ya untuk mengingatkan kembali teman-teman di daerah, seperti yang Pak Pimpinan KPK sampaikan,” ujar Tomsi saat ditemui di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/3/2024)

Baca juga: Pro Kontra Wacana Hukuman Mati bagi Koruptor...

Ketika ditanya lebih lanjut apakah Kemendagri tidak menerbitkan aturan yang bersifat mengikat seperti Peraturan Daerah (Perda) karena imbauan bisa diterobos kepala daerah, Tomsi berkilah. 

Menurutnya, Kemendagri tidak bisa masuk ke ranah peraturan daerah. 

“Itu kepala daerah dan DPRD yang membuatnya, kalau kami di pusat kan ada proses yang panjang,” tutur Tomsi. 

Baca juga: 10 Kasus Korupsi dengan Kerugian Negara Terbesar di Indonesia