Jika Jadi Presiden, Ini yang Akan dilakukan Anies kepada Institusi Kepolisian

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden RI Anies Baswedan menyebut Polri harus menjadi institusi yang akuntabel dan bersih.

Semua kinerja kepolisian harus bisa dipertanggung jawabkan. Hal tersebut disampaikan Anies dalam program acara UGM X Narasi dengan tema "3 Bacapres Bicara Gagasan, Selasa (19/9/2023).

Anies juga sempat merespons saat ada yang berceletuk agar insitusi kepolisian dibubarkan. 

"Jangan bubar, bahaya dong. Kita butuh kepolisian yang akuntabel, transparansi, dan bersih," kata Anies, Selasa (19/9/2023).

Baca juga: Soal Lapangan Pekerjaan, Anies Akan Tambah Kota-kota Pusat Pengembangan Perekonomian

Pertama yang akan dilakukan Anies adalah memperbaiki mekanisme akuntabilitas yang ada di kepolisian.

"Semua yang dilakukan oleh polisi ada langkah-langkah yang dapat dipertanggung jawabkan, ada transparansi yang dilakukan," kata dia.

Ia mengatakan transparansi perlu dilakukan karena polisi adalah institusi publik. Transparansi dilakukan dari tingkat Polsek hingga paling atas.

"Dengan ada transparansi itu akuntabilitas bisa dilaksanakan," kata dia.

Di institusi kepolisian juga harus ada pengembangan profesionalisme kompetensi.

Karena menurut dia, fakta di lapangan yang bertugas di kepolisian tidak mendapatkan pembekalan yang cukup.

"Kalau tidak punya keterampilan pengetahuan untuk bisa melakukan teknik baru, maka teknik lama yang dipakai. Interograsi, ilmu sudah berkembang, tapi kalau tidak mempelajari malah yang dipakai teknik lama," ujar dia.

Dengan masih menggunakan teknik lama ini menurut Anies membuat sering terjadi praktik-praktik penyimpangan.

Baca juga: Anies soal Penegakan Hukum: Kawan Tak Tersentuh, Lawan Tersentuh

Ketiga, lanjut dia, institusi polisi menjadi contoh dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

"Polisi yang bermasalah dan berurusan hukum harus diperiksa jadi subjek yang diperiksa. Tidak bisa terbebas," kata dia.

Keempat, kepolisian seperti badan-badan yang lain dan bisa dilakukan pengawasan.

"Mungkin Ombudsman, Kompolnas bisa dapat akses. Maka yang dikerjakan polisi dapat dipertanggungjawabkan publik," kata mantan Gubernur DKI tersebut.