Sleman Targetkan Penurunan Kemiskinan 2 Persen Tahun 2023

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Sleman menargetkan penurunan kemiskinan sebesar 2 persen pada tahun 2023.

Pemkab Sleman menganggarkan Rp 7 miliar untuk mencapai target tersebut.

Berdasarkan data dari BPS angka kemiskinan di Kabupaten Sleman pada tahun 2022 turun menjadi 7,47 persen atau sekitar 91.826 orang.

"Dan tahun ini (2023), kami mentargetkan penurunan kemiskinan sebesar 2 persen dari angka sebelumnya. Dan kita anggarkan Rp 7 miliar untuk menuntaskan kemiskinan untuk mencapai target itu," ujar Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo dalam keterangan tertulis, Rabu (25/01/2023).

Baca juga: Atasi Kemiskinan di DI Yogyakarta, Sultan Wacanakan Beri Bansos Seumur Hidup

Kustini memastikan, jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Sleman komplit.

Hal itu disampaikan Kustini sebagai bentuk fasilitasi program perlindungan sosial sebagai strategi kebijakan publik untuk memerangi kemiskinan dan meringankan penderitaan kelompok-kelompok lemah dan kurang beruntung.

"Tahun ini kami telah menganggarkan dana yang cukup besar untuk jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin. Dan itu komplit mulai kesehatan, pendidikan dan sosial. Termasuk di dalamnya ada untuk pelatihan dan sebagainya," tegasnya.

Baca juga: Sultan Buka Suara soal Kemiskinan di DIY, Soroti Kelemahan Data BPS hingga Bandingkan dengan Jateng

Kustini mengungkapkan di tahun 2023 ini Pemkab Sleman menganggarkan dana sebesar Rp. 12,3 Miliar untuk dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).

JPS merupakan program yang disediakan untuk membantu masyarakat miskin maupun rentan miskin di bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

"Selain JPS, kami menganggarkan lebih dari Rp. 18 Miliar bantuan sosial untuk yatim piatu, disabilitas, lanjut usia terlantar, lembaga kesejahteraan sosial, korban bencana, korban benturan sosial dan lainnya," terang Kustini.

Di samping itu, langkah memutuskan mata rantai kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sleman telah dimulai dengan melakukan pendataan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dari pendataan tersebut berguna untuk memetakan jenjang kemiskinan di masing-masing daerah.

Pemerintah juga aktif memberikan edukasi maupun layanan pemberdayaan masyarakat kurang mampu hingga lansia.

Seperti program PENA (Pahlawan Ekonomi Nusantara) dari Kementerian Sosial yang berupa bimbingan pelatihan dan sarana prasarana usaha bagi warga miskin yang berminat dientaskan. Serta berbagai bantuan sosial dari Kementerian Sosial bagi masyarakat miskin.

"Kami juga akan membantu masyarakat untuk yang mau berkarya. Yang minat dengan UMKM nanti kami dampingi. Yang minat pertanian nanti akan kami sediakan tanah kas desa juga," jelasnya.