Sultan Buka Suara soal Kemiskinan di DIY, Soroti Kelemahan Data BPS hingga Bandingkan dengan Jateng

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwon X buka suara terkait angka kemiskinan di DIY. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), disebutkan bahwa angka kemiskinan di DIY paling tinggi di Pulau Jawa.

Sultan menyebut bahwa kemiskinan di DIY sebenarnya masih di bawah Jawa Tengah (Jateng). Hal ini jika dilihat dari perhitungan persentase dengan jumlah penduduk di masing-masing wilayah.

"Ya, Jogja 11 persen kalau penduduk 3,7 juta ya kira-kira 400 ribu. Tapi kalau Jawa Tengah 9 persen memang lebih rendah tapi dikali 36 juta kan beda. Kan berarti, kalau penduduk 30 juta aja kali 9 persen kan 2,7 juta. Jumlahe wong (jumlah orangnya) kan beda kan gitu," ujarnya saat ditemui di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Rabu (25/1/2023).

Baca juga: DIY Jadi Provinsi Termiskin di Jawa, Ini Upaya Pemerintah DIY Atasi Kemiskinan

Menurut Sultan angka kemiskinan di DIY sebanyak 11 persen bukan menjadi masalah. Hanya saja membantu orang miskin di DIY tidak mudah.

Pasalnya, jika masyarakat miskin diberi bantuan berupa uang tunai untuk melebihi konsumsi per bulan. Tahun berikutnya disurvei maka tetap akan menjadi masyarakat miskin.

"Misalnya biaya konsumsi Jogja itu Rp 480.000. Mungkin lebih tinggi daripada Jawa Tengah yang dikonsumsi. Tapi kan tetap itu yang miskin. Nanti kita tambahi duit Rp 20.000 jadi Rp 500.000. Nanti tahun depan orang miskin di Jogja Rp 500.000 kan gitu," ujar dia.

Sambung Sultan, orang miskin tidak pernah habis karena asetnya tidak pernah dihitung oleh BPS.

"Karena asetnya tidak dihitung tapi harus bisa mengonsumsi dengan 2.500 kalori. Saya pun juga enggak ngitung kan gitu," ucap Sultan.

Kondisi ini menurut Ngarsa Dalem membuat terjadinya anomali di DIY. Sedangkan anomali ini tidak dipehitungkan oleh BPS.

Sultan mencontohkan jika pemerintah DIY memberikan bantuan uang tunai Rp 100.000 agar konsumsi masyarakat lebih tinggi dari Rp 480.000, maka belum tentu dibelanjakan.