PMK Menyebar ke 300 Ternak di Kulon Progo, Dinas Pertanian Pastikan Penyediaan Hewan Kurban Tidak Terganggu

KULON PROGO, KOMPAS.com – Sebanyak 307 kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) terdeteksi di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kulon Progo melaporkan ratusan kasus itu tercatat sampai dengan 13 Juni 2022.

Satu kasus PMK berakhir dengan kematian pada ternak.

“Secara umum sebarannya 307,” kata Kepala DPP Kulon Progo, M Aris Nugroho dalam rilis berita Kominfo Kulon Progo, Selasa (14/6/2022).

Baca juga: Saat Puluhan Mahasiswa Unair Blusukan ke Blora Tekan Penyebaran PMK

Walau menjangkiti ratusan ternak, dinas pertanian memastikan penularan penyakit itu terkendali. Pasalnya, sebaran kasus terdapat di kandang-kandang yang tersentralisasi.

Selain itu, tampak terjadi kesembuhan yang tinggi pada ternak tertular. Saat ini kesembuhan mencapai 40 ekor.

"Ini menunjukkan PMK bisa disembuhkan. Masyarakat diimbau untuk segera menginformasikan jika ada gejala pada hewan ternaknya agar segera ditangani,” kata Aris dalam rapat Forkompinda yang membahas dukungan kebijakan penanggulangan PMK di komplek Pemkab.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo, Tri Saktiyana menyampaikan, masyarakat masih memerlukan informasi lengkap soal PMK. Karenanya pemerintah perlu menggenjot sosialiasi dan edukasi soal PMK pada masyarakat.

Informasi yang cukup akan meredakan kepanikan masyarakat pada penyebaran penyakit ini.

"Kita memang masih perlu edukasi lebih luas lagi tentang PMK, agar informasi tentang PMK ini lebih proposional. Ada orang yang sangat-sangat takut dan panik, namun ada juga yang menganggap biasa saja, dan ini perlu juga dijelaskan bahwa PMK tidak akan menular kepada manusia justru interaksi manusianya yang bisa menularkan antar sapi," kata Tri.

Pemerintah meyakini situasi PMK tidak mengganggu kesiapan hewan kurban mendatang di wilayah Kulon Progo. Hal ini karena pemerintah telah menyiapkan pengendalian di lalu lintas keluar masuk ternak.

Ternak masuk Kulon Progo harus ada rekomendasi surat kesehatan hewan dari instansi terkait asal ternak. Hal ini guna mencegah PMK masuk.

Selain itu, DPP dan Fakultas Kedokteran Hewan UGM terus memantau hingga melakukan pendampingan dalam proses pemotongan beberapa titik penyembelihan hewan.

Baca juga: Pasar Hewan di Gunungkidul Dibuka, Suspek PMK Bertambah