Ramai Tagar #SriSultanYogyaDaruratKlitih, LPA Sebut Pemicu Klitih karena Remaja Tak Nyaman di Keluarga

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Aksi kejahatan jalanan atau kerap disebut klitih di Yogyakarta saat ini ramai diperbincangkan oleh warganet terutama melalui media sosial Twitter.

Bahkan #SriSultanYogyaDaruratKlithih sempat menjadi trending topic di Twitter.

Terkait klitih ini, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengungkapkan penyebab pelaku melakukan klitih di jalanan salah satunya adalah tidak nyaman saat berada di keluarga.

"Sekarang ini banyak geng, mereka merasa lebih nyaman karena mungkin di dalam keluarga kurang mendapatkan perhatian. Setelah masuk geng mereka merasa diterima, remaja juga butuh pengakuan dari lingkungan," kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) DIY Sari Murti, ditemui di kompleks kepatihan, Selasa (28/12/2021).

Baca juga: Ramai Klitih di Yogyakarta, GKR Hemas: Tidak Hanya Intervensi Hukum tapi Juga Dibina

LPA DIY juga telah melakukan pendataan.

Dari hasil pendataan, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku klitih masih berusia belia yakni rentan usia 15 hingga 17 tahun.

Menurut dia, dalam melakukan pendekatan kepada anak-anak yang terlibat kejahatan jalanan dibutuhkan teknik khusus, tidak bisa hanya dengan ceramah belaka.

"Kalau hanya ceramah masuk telinga kiri keluar telinga kanan," ucap dia.

Lebih lanjut, Sari menjelaskan, bentuk kenakalan remaja bermacam-macam. Klitih adalah salah satunya dan mengarah ke kriminal karena melukai orang lain bahkan bisa mengancam nyawa orang lain.

"Ada juga kenakalan remaja yang iseng, kalau iseng perlakuan tidak semua ke ranah hukum. Perlu pembinaan secara khusus, misalnya dimasukkan ke panti jompo sentuh hatinya dengan merawat lansia," katanya.

Baca juga: Celurit hingga Korek Pistol Disita Polisi dari Pelaku Klitih di Bantul

Sari Murti menambahkan butuh tempat khusus bagi anak-anak pelaku klithih yang mendapatkan diversi, karena saat pelaku mendapatkan diversi pelaku dikembalikan ke orangtua masing-masing.

"Itukan kembali ke keluarga atau LPKS, itukan harus ada yang nampani (menerima). Orangtuanya disiapkan, kalau orangtua nggak siap nanti baleni meneh (ulang kembali)," kata dia.

Ia berharap kepada Pemerintah DIY agar dalam melakukan penanganan klitih tidak terjadi tumpang tindih. Terlebih saat ini setiap organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tupoksi yang sama.

Lebih lanjut, Sari Murti menambahkan, yang terpenting adalah mensinergikan setiap program OPD. Sehingga, kebersamaan dalam melakukan penanganan klitih ini dapat lebih optimal.

"Harus lebih matang dulu konsepnya, jangan tumpang tindih antar OPD. Juga butuh pemetaan kenakalan remaja ini seperti apa," kata dia.