SPPG Wajib Miliki SLHS, Titiek Soeharto: Harus, Ini Menyangkut Nyawa Anak
Penulis
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menegaskan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai jaminan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Apalagi, pesertanya adalah anak-anak. Ia mengatakan, pengawasan terkait higienitas harus lebih ketat.
"Harus ada (SLHS) dong. Ini menyangkut nyawa begitu banyak anak-anak, harus benar-benar diawasi. Dia harus punya tanggung jawab," ujar Titiek usai meninjau pelaksanaan MBG di SDN Pujokusuman 1 Kota Yogyakarta, Selasa (7/10/2025) dikutip dari Antara.
Titiek Minta Porses Memasak Diperhatikan
Menurut Titiek, kebersihan seluruh tahapan penyediaan makanan penting diperhatikan mulai dari proses memasak hingga penyajian bagi anak-anak di sekolah.
Waktu dan cara memasak, kata dia, juga harus diperhatikan agar makanan tetap layak saat dikonsumsi.
"Itu anak-anak cuci piringnya harus bersih. Kemudian, masak juga harus diperhitungkan, jangan masaknya tengah malam, nanti pagi-pagi pas makan udah basi. Itu harus benar-benar diawasi," tutur dia.
Baca juga: Baru 1 Dapur MBG di Karanganyar Miliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Titiek menyebutkan, pemerintah telah memiliki dan menerapkan mekanisme sanksi bagi SPPG yang tidak menjalankan tugas sesuai ketentuan.
"Kan sudah ada sanksi-sanksi. Sementara yang SPPG yang enggak perform kan diberhentikan dulu, gitu. Tapi kan ini mempengaruhi anak-anak ya, jadi akhirnya enggak dapat makanan gitu. Jadi, ya harus ada sanksinya," ucapnya.
Menanggapi usulan sebagian pihak agar pelaksanaan Program MBG dihentikan sementara sembari evaluasi total, Titiek menilai langkah itu tidak perlu dilakukan secara menyeluruh.
Titiek: Program MBG di DIY Tak Perlu Dihentikan
Ia mencontohkan untuk pelaksanaan MBG di Kota Yogyakarta yang sejauh ini relatif tidak bermasalah, menurut dia, tidak perlu turut dihentikan.
"Enggak usah semua diberhentikan. Kayak di Yogyakarta ini kan enggak ada masalah. Masak harus dihentikan, kan kasihan. Jadi ya, yang ada masalah-masalah yang dievaluasi," ujarnya.
Evaluasi, kata dia, sebaiknya cukup difokuskan pada SPPG yang terbukti bermasalah, sementara penyedia yang lain tetap bisa menjalankan kegiatan agar anak-anak tetap memperoleh asupan bergizi.
Dengan adanya kasus di beberapa daerah, ia meyakini pelaksana di wilayah lain bakal lebih berhati-hati.
Baca juga: Buntut Keracunan Ratusan Siswa, Sidak Wabup Purworejo Temukan Dapur MBG Belum Sesuai Standar
"Kalau ada yang salah dievaluasi, yang lain-lainnya ya akan lebih berhati-hati ke depannya. Yang penting higienisitasnya harus diutamakan," katanya.
Salah seorang siswa SD Pujokusuman 1 Kota Yogyakarta, Daffa mengaku senang dan cocok dengan menu hidangan MBG yang ia santap.
