Layani MBG untuk 61.000 Siswa, Kulon Progo Targetkan Pembangunan 26 Dapur SPPG

KULON PROGO, KOMPAS.com – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mendukung program pemenuhan gizi siswa dengan menargetkan total 26 dapur Satuan Pelayanan Pemberian Gizi (SPPG).

Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan MBG bagi sekitar 61.000 siswa dari jenjang TK hingga SMA di wilayah tersebut.

Hingga saat ini, telah ada 18 dapur yang aktif beroperasi.

Baca juga: 173 Siswa SMP di Rembang Diduga Keracunan MBG, 13 Orang Harus Rawat Inap

“Dalam hitungan bersama Pak Sekda, bisa sampai 26 dapur. Saat ini sudah ada 18 yang beroperasi,” ujar Nur Hadiyanto, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY, saat ditemui di kantornya pada Rabu (24/9/2025).

Kebutuhan jumlah dapur dihitung berdasarkan total siswa yang dilayani serta kapasitas maksimal layanan tiap dapur.

Total jumlah siswa dari jenjang TK hingga SMA di Kulon Progo mencapai sekitar 61.000 anak.

Satu dapur ditarget melayani sekitar 3.000 anak. Dengan perhitungan tersebut, kebutuhan idealnya sekitar 20 dapur.

Namun, lanjut Nur, karena mempertimbangkan efisiensi dan distribusi wilayah, jumlah dapur di Kulon Progo diperkirakan bisa terus bertambah menjadi 26 unit.

“Saat ini ada 18 dapur yang sudah berjalan. Tiga dapur lainnya masih dalam proses pengajuan dan pembangunan. Kalau ketiganya selesai, berarti sudah ada 21 dapur. Tinggal menambah lima lagi,” jelasnya.

Baca juga: MBG Basi dan Berulat, Wabup Bangkalan Harap Pengawas Internal BGN Bisa Cek SPPG Bermasalah

Pembangunan dapur SPPG menjadi elemen kunci dalam menjalankan program pemenuhan gizi di sekolah. Semakin banyak dapur yang beroperasi, diharapkan distribusi dan kualitas gizi bagi siswa semakin merata dan optimal.

Sementara itu, sebagai bentuk penguatan pengawasan, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kulon Progo yang telah resmi diterbitkan.

Tugas Satgas MBG dalam SK tersebut tidak hanya fokus pada pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program, tetapi juga mencakup perencanaan serta percepatan penyelenggaraan program MBG di daerah.

“Satgas diketuai Pak Sekda,” kata Nur.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seluruh sasaran program dapat terjangkau secara merata dan berkelanjutan.