Update Terbaru Kasus Mbah Tupon Korban Mafia Tanah di DIY, Kuasa Hukum Sebut 7 Nama Tersangka
Editor
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Kasus mafia tanah yang melibatkan Mbah Tupon, seorang warga Bangunjiwo, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), masih terus berlanjut.
Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengadakan pertemuan tertutup dengan tim hukum pendamping Mbah Tupon pada Jumat, 13 Juni 2025.
Halim menjelaskan bahwa aparat penegak hukum (APH) sudah siap untuk mengembalikan hak-hak Mbah Tupon.
Ia menyebut bahwa baik kejaksaan maupun APH terkait sedang memproses pengembalian hak tersebut.
Baca juga: Bupati Bantul: Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon Sudah di Ujung Eksekusi
Namun, ia mengingatkan bahwa rincian lebih lanjut mengenai proses hukum tidak dapat disampaikan, karena hal ini merupakan kewenangan penegak hukum.
"Sudah ranah APH, kami tidak bisa sampaikan detailnya. Karena masih ada proses yang harus dilalui," tegasnya.
Ia juga menyarankan agar media menanyakan langsung kepada Polda DIY untuk informasi lebih lanjut.
Sudah Ada Tersangka?
Bupati Halim memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus mengawal kasus ini hingga selesai.
Pemkab Bantul telah membentuk tim hukum untuk mendampingi Mbah Tupon.
Kuasa hukum Mbah Tupon, Sukiratnasari, menyampaikan bahwa Polda DIY telah menetapkan tujuh tersangka terkait kasus ini.
Nama-nama yang disebutkan antara lain BR, Tr, Ty, FW, IF, MA, dan AR.
Kendati demikian, pihak Polda DIY belum memberikan keterangan resmi soal nama-nama tersangka ini.
Baca juga: Kasus Mbah Tupon, Menko AHY: Mafia Tanah Harus Dibersihkan
Sebelumnya, Jogja Police Watch (JPW) mendesak Polda DIY untuk segera mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan mafia tanah yang menimpa Mbah Tupon.
Kadiv Humas JPW, Baharuddin Kamba, menyatakan bahwa tanah milik Mbah Tupon seluas 1.655 meter persegi terancam hilang karena diduga merupakan hasil ulah mafia tanah.
Tanah tersebut dilaporkan tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke bank.
Kamba mengingatkan bahwa agar kasus ini memiliki kepastian hukum, Polda DIY perlu segera mengumumkan para tersangka.
"Jangan kesannya ditarik ulur dengan tidak segera mengumumkan tersangka," tambah Kamba.
(Penulis: Wisang Seto Wisanggeni I Editor: Bilal Ramadhan)
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
