PWM Yogyakarta Persilakan Kader Muhammadiyah Sampaikan Kritik Soal Tambang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Arif Jamali Muis mempersilakan kader Muhammadiyah menyampaikan kritik, pasca pihaknya menerima konsesi tambang dari pemerintah.

“Pak Haedar juga sudah menyampaikan bahwa kritik setajam apapun menjadi bagian energi. Tentu dalam penyampaiannya tidak mencela kan beda kritik sama mencela, dan itu jadi perhatian Muhammadiyah kok kritik-kritik itu,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Baca juga: Menerima IUP Batu Bara, Mau Dibawa ke Mana Muhammadiyah?

Arif menambahkan, sampai saat ini belum ada penolakan dari anggota-anggotanya di tingkat PWM DIY.

“Kalau menyampaikan resmi enggak ada. Dari cabang, apa dari organisasi, yang ada ya hanya reaksi-reaksi di medsos-medsos itu saja,” ucap dia.

Dia menambahkan sampai sekarang belum ada kader Muhammadiyah yang mengembalikan kartu anggota Muhammadiyah ke PWM DIY.

“Di medsos ya banyak, japri juga banyak (menanyakan keputusan Muhammadiyah). Lalu saya jelaskan sesuai dengan hasil konsolidasi itu,” katanya.

Lanjutnya, banyak kader yang khawatir dengan Muhammadiyah menerima konsesi akan mengubah sikap Muhammadiyah terhadap pemerintah terutama saat menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“Semua sudah ada di keputusan di konsolidasi, indepedensi juga ada. Muhammadiyah tetap akan menyampaikan masukan yang konstruksi terhadap pemerintah. Muhammadiyah tidak akan berubah,” jelas dia.

Dirinya membuka kesempatan kader-kader Muhammadiyah yang berada di PWM DIY untuk menyampaikan kritiknya secara langsung.

“Ya kritiki dipersilakan lah, kritik boleh dong masa kritik enggak boleh. Tapi koridornya konstruktif, tidak mencela, tidak menyerang pribadi yang tidak pas itu saja,” kata dia.

“Kritik saja soal tambangnya, cara pengelolaannya, gitu,” imbuhnya.

Menurut dia dengan banyaknya kritik yang disampaikan oleh kader Muhammadiyah dapat memperluas pandangan, dan ilmu yang didapat dari kritik yang disampaikan.

Baca juga: PP Muhammadiyah dan PBNU Terima Izin Kelola Tambang, Ormas Non-keagamaan Menyusul?

“Berkirim surat saja ke PP, kalau ada pimpinan cabang (mengkritik). Kirim email saja Insya Allah kan dibaca kalau yang berkaitan dengan tambang-tambang itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Yogyakarta Akhid Widi Rahmanto menyampaikan, dirinya menolak Muhammadiyah menerima pengelolaan tambang yang ditawarkan oleh pemerintah.

“Saya ya jan-jane (sebenarnya) ya tidak setuju. Kok tiba-tiba seperti itu (menerima konsesi tambang),” ujarnya saat dihubungi, Senin (29/7/2024).

Karena lembaga sudah menerima konsesi tambang yang ditawarkan pemerintah, maka dirinya akan melihat terlebih dahulu ke depan akan seperti apa.