2 Hari di Semarang, KPK Geledah 4 Kantor Dinas dan Amankan Plt Kadis Lingkungan Hidup

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah kantor di Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (18/7/2024). 

Lalu ada empat kantor dinas yang digeledah oleh penyidik KPK. Dinas-dinas tersebut adalah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Semarang dan Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang. 

Lalu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo) Kota Semarang serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang. 

Kepala Disperkim Kota Semarang, Yudi Wibowo, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. 

Baca juga: KPK Geledah Dua Politisi Gerindra di Probolinggo Terkait Hibah Pokmas APBD Jatim

"KPK tadi masuk ke ruangan saya," kata Yudi, saat ditemui di Balai Kota Semarang, Kamis. 

"Beberapa catatan yang dibawa," tambah dia.

Menurut Yudi, sejumlah berkas yang dibawa petugas KPK merupakan daftar pekerjaan terkait dengan proyek-proyek pembangunan Pemerintah Kota Semarang. KPK bawa Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Semarang.

Baca juga: Usai Geledah Balai Kota Semarang, KPK Bawa Plt Kadis Lingkungan Hidup

KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Diah Suparningtias dibawa mobil KPK setelah pemeriksaan di Balai Kota Semarang, Jawa Tengah. Kamis (18/7/2024).

Sementara itu, usai menggeledah sejumlah kantor dinas, KPK membawa Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Semarang, Diah Suparningtias. 

Tampak Diah yang sebelumnya turut diperiksa bersama kepala dinas lainnya masuk di kursi belakang mobil petugas KPK. 

Petugas KPK juga terlihat menyita handphone milik Diah yang saat itu ikut diperiksa di Gedung Moch Ihsan Lantai 8 bersama kepala dinas yang lain.

Seperti diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan upaya penggeledahan di Balai Kota Semarang. 

"Iya penyidik KPK melakukan penggeledahan," kata Ghufron saat dikonfirmasi. 

Sementara itu, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, dalam perkara ini perbuatan tersangka diduga melanggar pasal pemerasan, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang.

(Penulis: Muchamad Dafi Yusuf | Editor: Robertus Belarminus)