Masih Ada Stigma di DIY, Sultan Berharap Perempuan dan Laki-laki Peroleh Pendidikan yang Sama

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta masyarakat untuk tidak membedakan antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pendidikan.

Sebab, laporan yang masuk ke dirinya mengatakan, masih ada warga yang membedakan jenis kelamin untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Baca juga: Sampah dari Sleman Dibuang ke Lahan Bekas Tambang di Gunungkidul, Begini Respons Sultan

Sultan mengatakan, pemerintah DIY sudah memberikan bantuan pendidikan sejak tahun 2013. Di mana anak yang berhenti sekolah didorong untuk kembali ke sekolah yang mereka inginkan.

Hal itu, kata Sultan, dua tahun lebih cepat dari program pemerintah untuk jenjang SMA.

Ngarso Dalem mengaku menandatangani bantuan yang diberikan kepada warga kurang mampu untuk kembali ke sekolah sesuai dengan data dari bawah.

"Saya mohon dengan sangat bagaimana warga masyarakat yang punya putro (anak) yang belum lulus SMA, maupun belum lulus SD, atau SMP bersedia kembali ke sekolah. Tanpa membedakan, karena laporan yang sampai kepada saya hampir beberapa kabupaten. Punya anak lebih dari satu entah adiknya atau kakaknya paling tua yang perempuan itu sering tidak didaftarkan, kalau yang didaftarkan anak yang laki-laki," kata Sultan dalam pidato Syawalan di Taman Budaya Gunungkidul, Senin (6/4/2024).

"(Alasan) ngurus rumah tangga, jadi mereka tidak kembali ke sekolah, saya mohon hal itu tidak terjadi lagi. Kita jangan membedakan jenis kelamin antara lelaki dan perempuan," kata Sultan.

Dikatakannya, tantangan zaman sekarang sudah berubah. Perempuan harus diberikan ruang memperoleh pendidikan yang layak.

Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengatakan, tingkat pendidikan perempuan masih rendah. Karena itu, pihaknya terus bekerja keras agar perempuan Gunungkidul mampu bersaing.

"Kami terus mendorong perempuan Gunungkidul terus memiliki daya saing," kata Sunaryanta.

Baca juga: Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Dikatakannya, pihaknya menilai indeks pembangunan manusia (IPM) belum naik secara signifikan. Pendidikan menjadi faktor lambatnya kenaikan IPM di Gunungkidul.

IPM di Gunungkidul berada di angka 72 di tahun 2023. Berdasar angka tersebut, artinya masyarakat Gunungkidul baru mengenyam rata-rata pendidikan hingga tingkat SMP.

“Dari angka tersebut, masyarakat Gunungkidul kira-kira baru mengadopsi pendidikan baru SMP kelas 1. Ini adalah salah satu yang mempengaruhi kenapa indeks pembangunan manusia di Gunungkidul masih berada di angka 72," kata dia.

Sunaryanta mengatakan, Pemkab Gunungkidul agar meningkatkan IPM dengan mengadakan kejar paket. Harapannya agar anak-anak dapat mengenyam pendidikan tinggi, tidak hanya sampai SMA namun bisa sampai kuliah.