Wacana Makan Siang Gratis Pakai Dana BOS, PGRI DIY: Anggarannya Kurang

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Wacana makan siang gratis dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mendapatkan reaksi positif maupun negatif dari berbagai pihak.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan catatan jika makan siang gratis ini menggunakan dana BOS.

Baca juga: FSGI: Dana BOS untuk Makan Siang Gratis Bisa Ganggu Pembiayaan Pendidikan

Ketua PGRI DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika makan siang gratis menggunakan dana BOS.

Namun mengingat dana BOS masih belum mencukupi untuk operasional sekolah dan harus ditambah dengan BOS daerah (BOSDa), artinya anggaran dana BOS harus ditambah untuk makan siang gratis.

"Jadi kalau dana (BOS) apa adanya kemudian dikurangi makan siang maka operasionalnya menjadi lebih kurang lagi, kalau mau diadakan (makan siang gratis) tentu BOSnya harus ditambah," kata dia saat dihubungi, Senin (4/3/2024).

"BOS itu sekarang sifatnya masih bantuan, belum bisa mencukupi semua operasional sekolah," imbuh dia.

Aji menambahkan, secara garis besar PGRI mendukung program makan siang bagi siswa-siswa karena dengan peberian makan siang gratis anak-anak terutama yang berada di pelosok bisa mencukupi gizi.

"Belum tentu anak-anak kita yang jauh di pelosok itu konsumsi susu rutin, saya kira PGRI menyambut baik program makan siang terutama di jenjang SD dan SLB itu saya kira penting," kata dia.

Dia mencontohkan makan siang gratis sudah pernah diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY saat dirinya menjabat sebagai kepala dinas. Saat itu, makan siang gratis ditujukan bagi siswa-siswa SLB di DIY dengan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS).

"Pemberian makanan tambahan anak sekolah diberikan untuk siswa SLB diambil dari dana BOSDa," ujar dia.

Ia menjelaskan mekanisme pemberian PMTAS diserahkan kepada sekolah masing-masing termasuk penentuan menu makan siang bagi siswa-siswa SLB.

"Kalau PMTAS diserahkan ke masing-masing sekolah mekanismenya, mau ada tukang masak yang dibiayai atau pesan dari luar, yang penting nilai asupan gizinya cukup sesuai dengan yang direncanakan," ujarnya.

Baca juga: Pemerintah Bahas Program Makan Siang Gratis, Anies: Dasar Hukumnya Apa?

Sebelumnya, Wacana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai program makan siang gratis Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mendapat penolakan dari para guru.

Para guru yang tergabung dalam Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menilai, wacana yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perkonomian Airlangga Hartarto itu justru berpotensi merugikan para guru.

Pasalnya, salah satu pemanfaatan dana BOS adalah untuk membayarkan gaji guru dan karyawan yang berstatus kontrak atau tenaga honorer.

"Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya," ujar Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, dalam keterangannya, dikutip Senin (4/3/2024).