Sampah Alat Peraga Kampanye di Yogyakarta Diperkirakan Capai 160 Ton

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Sampah alat peraga kampanye (APK) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diperkirakan akan mencapai 160 ton. Diketahui, memasuki masa tenang kampanye, APK pemilu 2024 mulai dibersihkan. 

“Timbulan sampah APK Pemilu 2024 di DIY diperkirakan kurang lebih sebesar 160 ton, yang berasal dari DPD, DPR RI, DPRD DIY dan DPRD Kab/Kota se-DIY dengan calon sebanyak 3.443 orang,” ungkap Kepala DLHK DIY, Kusno Wibowo, saat dihubungi, Minggu (11/2/2024).

Dia mengatakan perlu dilakukan upaya penanganan agar sampah APK tidak menimbulkan permasalahan lingkungan.

Baca juga: Masa Tenang Kampanye, Bawaslu Karawang akan Copot 13.000 APK

"Terdapat kendala yang dihadapi yaitu pertama keterbatasan tempat penampungan sampah APK di Kabupaten/Kota. Kedua belum adanya teknologi yang memadai untuk menangani permasalahan sampah," kata dia.

Menurutnya, pihak DLHK DIY telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak seperti Bawaslu DIY dan  Bawaslu kabupaten/kota. Dari rapat koordinasi tersebut disepakati bahwa sampah yang dihasilkan dari APK bekas ini dilakukan pemilahan.

"Dilakukan pemilahan sampah APK dengan cara memisahkan bahan yang masih dapat digunakan ulang seperti bambu, kayu, besi dan bahan yang tidak dapat dimanfaatkan lagi," kata dia.

Bahan yang sudah tidak digunakankan, akan dilakukan pengelolaan lebih lanjut di TPS 3R yang telah mempunyai kerja sama dengan pengolah sampah untuk dijadikan bahan baku RDF.

Strategi itu diharapkan dapat menjadi solusi yang tepat dan efektif dalam pengelolaan timbulan sampah APK pasca pemilu 2024.

Selain itu, dia berharap pengelolaan sampah APK ini dapat dikerjakan bersama dengan Bank Sampah, TPS 3R atau pihak pengolah sampah lainnya (misal pabrik daur ulang).

"Setiap partai penghasil sampah dapat mengumpulkan dan mendaur ulang sampah dari alat peraga kampanye." kata dia.

Baca juga: Masa Tenang, KPU Kota Batu dan Parpol Perbolehkan Bekas APK Dijadikan Kandang Ayam

Sementara itu Ketua Bawaslu DIY Muhamamd Najib mengatakan pembersihan APK dilakukan secara mandiri oleh peserta pemilu. 

"Kami enggak yakin peserta pemilu untuk melaksanakan tugas itu (membersihkan APK). Prinsipnya siapa yang memasang harus bertanggung jawab," kata dia.

Dia menambahkan tidak ada sanksi bagi para peserta yang tidak melaksanakan pembersihan. Oleh sebab itu, jika tidak dibersihkan maka Bawaslu akan berkoordinasi dengan Satpol PP, KPU, dan juga DLH untuk melakukan pembersihan.

"Kemarin kami diskusi di UGM banyak riset menyimpulkan tidak ada signifikansi tidak ada pengaruh APK ini dengan perolehan suara pemilu," pungkasnya