Penjelasan KPU Sleman soal Unggahan Viral "Snack Lelayu" di Acara Pelantikan KPPS

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Unggahan soal isi snack saat pelantikan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang disebutkan tidak jauh berbeda dengan makanan ringan lelayu viral di media sosial.

Salah satu akun yang mengunggahnya yakni @yourfutureasset.

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini ? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu," tulisnya.

Baca juga: Visi Misi Lengkap Anies-Cak Imin, Prabowo-Gibran, dan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Dalam unggahannya, yang bersangkutan juga menampilkan foto snack yang dimaksud. Isinya yakni air mineral gelas plastik, satu roti, dan makanan kecil dalam plastik berisi empat butir. 

Salah satu anggota KPPS di Sleman berinisial YA (34) menilai snack saat pelantikan tersebut tidaklah layak. 

"Kalau untuk anggaran Rp 15 ribu tidak layak," ujar YA salah satu KPPS di Kabupaten Sleman, Kamis (25/1/2024). 

Baca juga: Penjelasan KPU Bantul soal Unggahan Viral Makanan Acara Pelantikan KPPS yang Dinilai Tak Layak

Diungkapkan YA, snack saat pelantikan KPPS hanya berisi tiga jenis yakni roti, sompia, dan air mineral gelas. Selain itu juga tidak ada uang transport. 

Menurut YA, snack yang diberikan saat pelantikan menjadi pembicaraan para KPPS. 

"Terus jadi bahan pembicaraan teman-teman KPPS, masak snack anggaran Rp 15 ribu dapat itu," tuturnya. 

Baca juga: Puluhan Warga Sragen Keracunan Usai Santap Snack di Pertemuan PKK

Penjelasan KPU Sleman

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Ahmad Baehaqi memberikan penjelasan terkait dengan snack saat pelantikan KPPS tersebut.

Ahmad menjelaskan, anggaran konsumsi memang awalnya akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Hanya saja ada arahan anggaran untuk snack tidak dapat diserahkan ke PPS atau PPK. 

"Terkait anggaran tidak bisa diturunkan, kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna anggaran melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam ekatalog," ujarnya, Kamis.

Baca juga: Apa yang Terjadi jika Konsumsi Kalsium Berlebihan?

Ahmad menyampaikan, saat rapat antara KPU Sekretariat PPS, PPK dengan vendor sudah diingatkan agar memilih jenis snack yang tidak mudah basi.

Saat itu vendor menjelaskan yang disediakan adalah jenis makanan kering supaya tidak basi. Selain itu, vendor juga menyampaikan akan menyiapkan 17 kendaraan untuk distribusi ke semua kelurahan. Saat rapat juga sudah diingatkan jika 17 kendaraan tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan. 

"Jumlah yang harus dilayani KPPS-nya saja ada 24.199. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan," tuturnya. 

"Sebanyak itu kalau hanya ditangani satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan. Dan ternyata pihak vendor ternyata siap, sudah punya strategi," imbuhnya. 

Baca juga: Mengenal Snack Video, Aplikasi yang Sering Muncul di Iklan YouTube dan Disebutkan Ilegal oleh OJK

Pihaknya pun mengaku kaget sewaktu mendapat laporan terkait snack yang disediakan saat pelantikan KPPS.

"Pada paginya, setengah delapan mendapat kiriman kondisi lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan anggaran per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget," kandasnya. 

Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak vendor untuk memberikan penjelasan.

"Ternyata vendor itu mensubkan penyediaanya itu. Jadi pihak vendor sudah mengambil laba, nah sisanya itu disubkan ke yang lain. Kurang tahu apakah sub ini di-sub-kan lagi. Intinya sampai di lapangan ternyata tidak pantas secara manusiawi dengan anggaran Rp 15 ribu bersih ketika dikalkulasikan faktanya cuma Rp 5 ribuan," ucapnya. 

"KPU Kabupaten Sleman langsung mengambil langkah putus. Jadi memutus tidak bekerjasama lagi, tidak menggunakan lagi vendor yang bersangkutan. Anggaran untuk Bimtek besok disampaikan ke sekretariat PPK untuk konsumsi bimtek," imbuhnya. 

Terkait dengan anggaran transportasi di pelantikan KPPS, menurutnya memang tidak ada.

Dijelaskannya, pengelolaan anggaran merupakan kewenangan kuasa pengguna anggaran di Satker KPU masing-masing kabupaten/kota. Sehingga ada yang diberikan saat pelantikan, ada yang saat bimtek. 

"Kebijakan kuasa pengguna anggaran itu tidak ada anggaran transportasi untuk pelantikan. Tapi untuk Bimtek itu ada," pungkasnya.

Baca juga: Mantan Pegawai Bank BUMN Tipu Puluhan UMKM di Mataram, Modus Pembayaran QRIS