Beasiswa Tidak Jelas, 28 Mahasiswa Raja Ampat di Yogyakarta Menahan Lapar

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Sebanyak 28 mahasiswa dan mahasiswi asal Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat harus menunggak membayar kos hingga menahan lapar karena beasiswa yang dijanjikan Pemkab Raja Ampat tak ada kejelasan.

Para mahasiswa ini pun mengadukan apa yang dialami ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY). 

Sekjen Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMA-Papua) Irto Mamoribo menceritakan awalnya Dinas Pendidikan menawarkan program beasiswa. 

"Menawarkan pada adik-adik bahwa ini program KIP itu yang pertama, terus adalah program kontrak kerjasama, terus kemudian adalah program wakil bupati," ujar Sekjen Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMA-Papua) Irto Mamoribo usai mendampingi para mahasiswa di kantor ORI DIY, Senin (11/12/2023). 

Baca juga: Cerita Pemuda Eks Deportan yang Telantar di Nunukan, Menjadi Kriminal yang Bikin Pusing Aparat

Para mahasiswa tersebut kemudian dipungut biaya sebesar Rp 5 juta. Uang tersebut disampaikan kepada para mahasiswa sebagai biaya administrasi. 

Bahkan, setelah membayar Rp 5 juta itu disebutkan segala kebutuhan hingga lulus kuliah akan ditanggung Pemkab Raja Ampat. 

"Itu mengcover semua sampai wisuda. Nah ini justru timbul pertanyaan program model apa ini. Kok mahasiswa membayar 5 juta, padahal latar belakang orangtua mereka kan rata-rata di kampung-kampung, nelayan semua," jelasnya. 

Sebanyak 28 orang kemudian membayar masing-masing Rp 5 juta. Uang tersebut dibayarkan kepada seorang oknum dari Dinas Pendidikan dan seorang yang merupakan alumni dari Yogyakarta. 

Setelah itu pada sebanyak 28 mahasiswa ini diberangkatkan dari Kabupaten Raja Ampat ke Yogyakarta. Mereka masuk ke salah satu universitas swasta. 

Para mahasiswa ini sudah di Yogyakarta sejak September lalu. Tetapi para mahasiswa ini tidak pernah mendapatkan apa yang dijanjikan yakni segala kebutuhan hingga lulus kuliah akan ditanggung Pemkab Raja Ampat. 

Bahkan saat konfirmasi ke kampus, ternyata belum ada kerja sama dengan pemerintah tempat para mahasiswa ini berasal. 

"Kita konfirmasi ke universitas bahwasanya sejauh ini tidak ada kontrak kerja sama antara pemda dan universitas. Baru sebatas wacana sedangkan anak-anak sudah dikirim ke sini," ucapnya. 

Baca juga: Dokter RSUD Syekh Yusuf Gowa Mogok Kerja, Ratusan Pasien Telantar

Menurut Irto, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat seharusnya lebih dulu mengurus dan menyelesaikan perjanjian kerja sama dengan pihak kampus. Setelah itu baru mengirimkan para mahasiswanya. 

Sehingga dapat dikatakan, para mahasiswa ini hanya sekedar didaftarkan ke universitas oleh Pemkab Raja Ampat. 

"Status kejelasan beasiswa ini belum jelas. Kontribusi pemda terhadap anak-anak ini baru sebatas uang tiket yang digunakan dari Raja Ampat ke Yogya. Kontribusi pemda dalam pendidikan mereka di kampus belum ada," tegasnya. 

Bahkan saat para mahasiswa ini tiba di Yogyakarta mereka tidak disiapkan tempat tinggal.

Sehingga Irto pun mengaku harus mencarikan tempat kos bagi para mahasiswa tersebut. Sebab asrama sudah dalam kondisi penuh. 

Sampai dengan saat ini tidak ada dana tempat tinggal maupun makan seperti yang disebutkan di awal. 

Pemda hanya memberikan uang sebesar Rp 300 ribu ke masing-masing mahasiswa saat berangkat ke Yogyakarta. 

"Sejauh ini terkait biaya kos maupun biaya makan minum setiap hari tidak ada kontribusi dari Pemda. Kontribusi semua dari orangtua. Justru orangtua yang korban dalam hal ini," jelasnya. 

Saat ini sebanyak 28 mahasiswa ini hanya bisa mengandalkan kiriman dari orangtua. Mereka pun tak jarang harus menahan lapar karena tidak ada uang. Bahkan ada yang sudah menunggak membayar kos hingga dua bulan. 

"Mereka berhemat makan seadanya. Menahan-nahan lapar sering," ucapnya. 

Irto mengungkapkan ada dua orang yang diadukan ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY). Dua orang tersebut, satu oknum dari dinas pendidikan. Sedangkan satunya alumni dari Yogyakarta. 

"Kita mendesak pemda segera melakukan kerja sama dengan pihak kampus. Mau tidak mau pemda harus bertanggungjawab terhadap situasi dan kondisi teman-teman di sini. Karena pemda lah yang diawal menawarkan program ini," jelasnya. 

Salah satu mahasiswa asal Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat berinisial M (20) mengungkapkan uang makan dan uang kos sampai dengan saat ini ditanggung oleh orang tua. 

"Kemarin ada teman-teman yang belum bayar kos, karena mengingat orangtua latar belakangnya kan cuman nelaya," urainya. 

Tertarik

Diceritakan oleh M, awalnya ditawari oleh pemda dalam hal ini Dinas Pendidikan tentang adanya program beasiswa.

Orangtua tertarik, karena dengan membayar Rp 5 juta semua kebutuhan hingga lulus sudah ditanggung. 

"Itu disampaikan secara lisan, kemudian ada juga brosurnya dibagikan. Orangtua juga semangat memasukan kita ke program beasiswa ini, dengan dalil bahwa Rp 5 juta itu kami kasih kemudian menunjang proses perkuliahan sampai wisuda," bebernya. 

Akibat tidak jelasnya beasiswa ini, M mengaku tak jarang harus menahan lapar. Sebab tidak mempunyai uang untuk membeli makan. 

"Terpaksa harus menunggu orangtua kirim, kadang menahan lapar," ungkapnya. 

Sementara itu Kepala ORI DIY Budhi Masturi mengatakan para mahasiswa dari Kabupaten Raja Ampat ini berkuliah di Yogyakarta atas rekrutmen dari pemerintah Raja Ampat dengan iming-iming beasiswa. 

Namun ternyata kemudian proses untuk mendapatkan beasiswa sampai sekarang belum ada realisasi. 

"Justru mereka kemudian diminta uang Rp 5 juta. Tadi ternyata ada satu orang yang Rp 8 juta juga hanya untuk diberi akses untuk mendaftar secara online program beasiswa KIP. Ini saya kira perlu ditelusuri," ucapnya. 

Budhi Masturi menyampaikan akan mengumpulkan data-data sebelum meneruskan aduan ini ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Papua Barat. Sebab kewenangan yuridiksinya ada di Papua Barat. 

"Namun karena ini ada kaitan dengan rencana kerja sama dengan kampus tempatan mereka. Saya kira nanti sebelum kita limpahkan kasusnya ke Ombudsman Papua Barat, kami mungkin akan mengumpulkan informasi awal dari kampus di mana mereka kuliah," pungkasnya.