Muhammadiyah Akan Gelar Dialog Bersama Capres

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah bakal segera gelar dialog bersama capres Pemilu 2024. Namun, dialog dengan setiap capres akan digelar terpisah.  

"Pertimbangan pertama menyangkut kemampuan menyelenggarakan terutama dari sisi keamanan. Kalau di satu tempat khawatir tidak bisa menjaga keamanan karena masa yang tidak bisa kita perkirakan kehadiranya," kata Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Jumat (17/11/2023).

selain faktor keamanan, dialog capres terpisah ini bakal lebih maksimal. Pasalnya, setiap capres menjadi leluasa menyampaikan visi misinya. 

Baca juga: Ketum PP Muhammadiyah: Capres Cawapres Harus Miliki Kesadaran Kosmologis

"Satu tempat satu pasangan. Sehingga ada waktu, leluasa menyampaikan pandangan visi dan misi. Dari kalangan masysarakat, terutama warga Muhamadiyah bisa menilai bagaimana program yang ditawarkan," ujar dia.

Mekanisme dialog nantinya akan dilakukan selama dua jam. Mulai dari seremonial singkat, pengantar dari Ketum PP Muhammadiyah, dilanjutkan presentasi capres dan cawapres selama 30 menit. Lalu satu jam dialog dengan panelis dan peserta yang hadir.

Dirinya juga mengimbau masyarakat, terutama warga Muhammadiyah, untuk memilih capres dan cawapres berdasarkan merikrotasi. Dalam hal ini memilih pemimpin berdasarkan kemampuan, integritas, dan rekam jejak yang baik.

"Muhammadiyah sejak awal menekankan meritokrasi. Di mana pemimpin dipilih berdasarkan kemampuan, integritas dan pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik," ujar.

Menurutnya, kompetensi, integritas, dan rekam jejak manjadi faktor penting seorang pemimpin bisa mengemban amanah dengan baik atau tidak.

Ia menambahkan semua pemimpin memiliki kelebihan dan kekurangan. Oleh sebab itu dirinya memberikan formula memilih pemimpin berdasar ilmu hadits.

"Kalau memilih pemimpin pakai al jarkhu wal ta'dil. Artinya kita melihat seseorang dari kelebihan dan kekurangannya. Kita timbang-timbang, mana keunggulan dan mana kekurangannya," beber Abdul Mu'ti.

Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat maupun peserta pemilu untuk mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara.

"Mari semua pihak patuhi peraturan yang sudah ada dan kita menunjukkan sebagai bangsa berkeadaban. Bangsa yang cerdas, rasional, menjaga kesantunan, kerukunan walau berbeda piluhan satu dengan yang lain," katanya.