Harus Berhemat, Pemkab Gunungkidul Kurangi Anggaran Droping Air Bersih

YOGYAKARTA,KOMPAS.com-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunungkidul, DI Yogyakarta, memutuskan mengurangi anggaran droping air bersih, karena penghematan anggaran.

Diperkirakan tahun ini, ada 9 kapanewon terdampak kekeringan.

"Anggaran droping air tahun ini menurun jika dibanding tahun-tahun sebelumnya. Jika dua tahun lalu sekitar Rp 700 juta (namun) 2023 Rp 226.500.000,"kata Kepala BPBD Gunungkidul Purwono saat dihubungi wartawan melalui telepon Senin (13/3/2023).

Baca juga: Jalan Desa di Cianjur Longsor, Warga Memutar Jauh dan Jaringan Air Bersih Terputus

Dijelaskannya jumlah nominal tersebut diperkirakan hanya mampu memenuhi distribusi air sebanyak 1000 tangki.

Dana droping diakui berkurang karena terdampak kebijakan penghematan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Baca juga: Jalan Desa di Cianjur Longsor, Warga Memutar Jauh dan Jaringan Air Bersih Terputus

Pemerintah Pusat meminta pemkab melakukan rasionalisasi anggaran sehingga defisit tidak boleh lebih dari 2,2 persen.

Purwono mengatakan, setiap tahun selalu ada kapanewon yang rutin minta bantuan karena minimnya sumber air.

"Berdasarkan data tahun sebelumnya, ada sembilan kapanewon terdampak kekeringan di musim kemarau," kata dia.

Untuk itu, dalam droping air akan berkoordinasi dengan Kapanewon, dan PDAM terkait jangkauan pelayanan air bersih.

"Disamping dari anggaran BPBD, Juga ada yang melalui  anggaran Kapanewon. Kemudian ada tambahan jangkauan layanan PDAM, serta Pamsimas," kata Purwono.

Panewu Rongkop Aris Pambudi mengatakan tahun ini pihaknya juga melakukan pengurangan anggaran droping karena harus menghemat anggaran.

"Tahun ini sebenarnya kita anggarkan Rp67 juta, tetapi kita kurangi jadi Rp33 juta atau 169 tangki air bersih yang akan disalurkan," kata dia.

Perlu diketahui, Pemerintah Pusat meminta  penghematan ini sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan No.193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. 

Rasionalisasi ini harus dilakukan karena defisit anggaran pemkab dalam APBD 2023 4,7 persen, dan jika merujuk PMK nomor 193 seharusnya tidak boleh melebihi 2,2 persen. Sehingga harus dilakukan rasionalisasi anggaran.