1.087 Pendidik PAUD Belum Dapat Insentif dari Pemkab yang Besarannya Rp 100.000

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pendidik PAUD yang tergabung dalam HIMPAUDI Gunungkidul meminta Bupati Sunaryanta memperhatikan kesejahteraannya. Pasalnya belum semua pendidik mendapatkan insentif dari pemerintah daerah.

Bahkan jumlahnya mencapai 1.087 pendidik yang belum mendapatkan insentif.

"Dari 1.640 orang, baru 553 pendidik yang mendapatkan intensif dari pemerintah kabupaten. Besaran Rp 100.000 per bulan," kata Ketua HIMPAUDI Gunungkidul Sumarsini dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (23/9/2022).

Hal itu diungkapkan Sumarsini perayaan Ulang Tahun HIMPAUDI ke-17 yang digelar di GOR Siyono, Playen, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Guru PAUD Pamekasan Menangis karena Acaranya Dibubarkan Polisi, Ketua Dewan Pendidikan: Itu Arogan

Bahkan, dari ribuan pendidik PAUD ada 25 orang yang belum mendapatkan upah. Baik intensif dari kabupaten maupun lembaga yang bersumber dari dana desa.

“Di Gunungkidul jumlah lembaga PAUD dan setara seperti Kelompok Bermain, SPS (satuan PAUD sejenis), mencapai 620 lembaga,” kata Sumarsini.

Dikatakannya, PAUD memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak sampai usia 6 tahun. Dalam pendidikannya, anak diberikan stimulan pendidikan jasmani, rohani agar siap menerima pendidikan lanjutan.

"Salah satunya memberikan layanan PAUD holistik intergratif  meliputi pendidikan, kesehatan, gizi, layanan pengasuhan, layanan perlindungan dan kesejahteraan," kata dia.

Sumarsini berharap pemerintah memberikan perhatian agar kesejahteraan pendidik meningkat

"HIMPAUDI juga mendorong pemerintah menggoalkan Sisdiknas dengan harapan dapat menjadi satu kebijakan yg mampu menghasilkan perlindungan kepada pendidik PAUD," ucap Sumarsini.

“Kami pendidik paud juga aktif salah satunya dengan mengikuti kurikulum baru, Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM). Saat ini sudah ada 314 lembaga yang login dalam aplikasi IKM, capaian ini tertinggi se Indonesia,” kata dia.

Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengatakan pihaknya terus berkordinasi dengan DPRD Gunungkidul untuk mencari solusi tepat untuk meningkatkan kesejahteraan pendidik.

Sebab, pemerintah daerah masih kesulitan untuk meningkatkan intensif maupun menambah kuota penerima.

"Kita berdoa bersama, kita bahu membahu semoga Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin membaik dan meningkat. Sehingga intervensi sektor pendidikan dapat kita laksanakan," kata Sunaryanta.