Warga Sekitar Pantai Watu Kodok Kaget, Salah Satu Jalan Ditutup oleh Keraton Yogyakarta

YOGYAKARTA, KOMPAS.com-Warga sekitar Pantai Watu Kodok, Kapanewon Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, kaget adanya pemasangan portal ke salah satu jalan, oleh Keraton Ngayogyokarto Hadingrat, Jumat (25/2/2022).

Tidak ada gesekan antara warga dan pemasang portal ini.

Ketua Pokdarwis Kawasan Pantai Watu Kodok Heru Sumarno mengaku kaget dengan pemasangan portal menggunakan seng bercat hijau tua ini.

Baca juga: Keraton Yogyakarta: Sejarah Berdiri, Arsitek, Isi, dan Fungsi Bangunan

Jalan yang diportal ini rencananya menuju kawasan yang tengah dikembangkan warga yakni kawasan camping ground, dan kawasan penghijauan masih di kawasan pantai Watu kodok.

"Arahnya seperti apa masyarakat kurang jelas, misalnya ini ditutup terkait aktivitas yang seperti apa kami sendiri belum jelas. Masyarakat kaget," kata Heru saat ditemui di kawasan watu kodok Jumat.

Kawasan  perbukitan di sebelah barat pantai ini rencananya akan dikelola sekitar 40 orang masyarakat sekitar yang belum kebagian pengelolaan di kawasan sekitar pantai.

Saat ini Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Watu Kodok sudah memiliki sekitar 150 anggota.

Untuk pengembangan itu, pihaknya bersama warga lalu memperbaiki jalan menuju kawasan camping ground dengan sistem cor blok beberapa pekan lalu.

Baca juga: Satu Abdi Dalem Keraton Yogyakarta Tak Bisa Dapat Vaksin Booster, Ini Sebabnya...

Belum sampai selesai, sudah ada portal yang dibangun keraton.

"Kalau kita kawasan disini kan memang masyarakat tahu tanah SG (sultan Ground) kawasan pantai selatan banyak tanah SG," kata Heru.

"Terkait dengan penutupan ini tadi saya tidak tahu. Untuk informasi dari manapun, dan tahu-tahu saya datang tiba-tiba ada penutupan ini dari pihak Kraton," kata dia.

Kedatangan pihak keraton bersama polisi pun menutup jalan yang belum selesai dibuat oleh warga ini.

"Dulu ada sosialisasi desa kemadang ada sosialisasi pantai Sanglen (barat pantai Watu kodok) mau ada investor, kalau watu kodok enggak dulu sudah ada permasalah (dengan investor) sudah selesai," kata Heru.

Ke depan Heru mengaku akan berembuk dengan warga, dan akan bertemu Panitikismo adalah  merupakan lembaga agraria Keraton Ngayogyokarto Hadiningrat yang berwenang untuk mengelola tanah keraton.

Baca juga: Kiai Tunggul Wulung, Pusaka Keraton Yogyakarta yang Terbuat dari Kiswah Kabah

Warga yang sudah turun temurun mengelola kawasan pantai pun berharap ada solusi terbaik sehingga warga tetap bisa beraktifitas perekonomian tidak terganggu. 

"Penutupan ini arahnya gimana atau pelanggarannya seperti apa, atau mungkin ditutup seperti ini belum jelas. Karena itu langkah selanjutnya kami akan bertemu dengan panitikismo agar semuanya jelas," kata Heru

Kapolsek Tanjungsari AKP Wawan Anggoro mengatakan, pemasangan portal ini karena terkait perizinan untuk mambangun atau mengalihfungsikan lahan untuk dibangun kawasan wisata.

Pembangunan jalan oleh warga bersama pokdarwis belum ada peroses perizinan kepada panitikismo.

Baca juga: 6 Bulan Menghilang, Efriyani Ditemukan di Sekitar Keraton Solo, Disebut Alami Gangguan Bipolar

"Dihentikan sampai proses perizinan selesai," kata Wawan saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon.

Disinggung mengenai gesekan dengan warga saat pemasangan portal, Wawan mengatakan tidak ada gesekan, hanya saja perwakilan warga meminta kejelasan.

Pemasangan portal sendiri dilakukan antara pukul 10.30 WIB sampai 11.30 WIB.

"Tadi bilang kalau yang meminta dari Keraton patuh, hanya butuh kepastian saja," kata Wawan.

Baca juga: Harga Daging Sapi di Yogyakarta Stabil, Pedagang Beringharjo Malah Keluhkan Kehilangan Pelanggan

Dari pengamatan, pemasangan portal sendiri tidak mengganggu aktivitas wisatawan maupun warga yang akan menuju kawasan pantai.

Sebab, jalan yang diportal menuju kawasan perbukitan berbeda dengan jalan menuju pantai.

Selain portal tak jauh dari lokasi juga dipasang papan bertuliskan "Tanah Hak Milik Kasultanan Ngayogyokarto Hadingrat". Di bawahnya tulisan ada tulisan kecil berwarna merah 'Dilarang mengalihfungsikan tanpa izin Kasultanan'.