YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X (HB X) menyatakan tidak akan menunda waktu relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Malioboro.
HB X merasa sudah cukup lama membiarkan PKL berjualan dalam kawasan tersebut.
"Aku wes ngenteni 18 tahun (aku sudah nunggu 18 tahun). Jadi ra mung mundur 3 tahun aku wes ngenteni 18 tahun (Jadi tidak hanya mundur 3 tahun, aku sudah nunggu 18 tahun)," ungkap Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/1/2022).
Baca juga: PKL Minta Relokasi Ditunda, Ketua Pansus: Kalau Direlokasi Negara Tidak Punya Sense of Crisis
Terkait adanya PKL Malioboro yang meminta menunda, Sultan justru berharap relokasi dapat dilakukan secepatnya.
Menurut Sultan, alasan kenapa harus direlokasi karena PKL menempati lokasi yang tidak semestinya mereka gunakan.
"Mereka minta menunda saya meminta agar bisa lebih cepat aku sudah nunggu 18 tahun, karena tempat itu bukan milik dia milik toko dan pemerintah bukan untuk fasilitas kaki lima saya tunggu 18 tahun. Gak usah mundur 3 tahun, saya sudah menunggu 18 tahun," tegas Sultan.
Sebagai informasi, ada perkiraan puncak kenaikan kasus Covid-19 terjadi antara Februari hingga Maret menjadi dasar Panitia Khusus (Pansus) relokasi PKL Malioboro meminta pemerintah untuk menunda relokasi.
"Kalau sudah direlokasi, kena Omicron lagi, kan negara tidak mempunyai sense of crisis," kata Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro, DPRD Kota Yogyakarta Antonius Foki Ardyanto, setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1/2022).
Baca juga: Jika Tempat Relokasi Tak Layak, PKL Malioboro Ancam Kembali ke Tempat Semula
Salah satu PKL Malioboro Sujarwo dalam RDPU di DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan, rencana relokasi sebaiknya ditunda sampai dengan setelah Idul Fitri.
Menurutnya, dengan penundaan PKL dapat memperbaiki keadaan ekonominya.
"Permintaan kami ditunda saja, kita ingin mengembalikan pendapatan dulu untuk ekonomi lebih baik," katanya.