Ada Permintaan Tunda Relokasi PKL Malioboro, Sultan HB X: Saya Sudah Nunggu 18 Tahun

HB X merasa sudah cukup lama membiarkan PKL berjualan dalam kawasan tersebut.

"Aku wes ngenteni 18 tahun (aku sudah nunggu 18 tahun). Jadi ra mung mundur 3 tahun aku wes ngenteni 18 tahun (Jadi tidak hanya mundur 3 tahun, aku sudah nunggu 18 tahun)," ungkap Sultan ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Selasa (25/1/2022).

Terkait adanya PKL Malioboro yang meminta menunda, Sultan justru berharap relokasi dapat dilakukan secepatnya.

Menurut Sultan, alasan kenapa harus direlokasi karena PKL menempati lokasi yang tidak semestinya mereka gunakan.

"Mereka minta menunda saya meminta agar bisa lebih cepat aku sudah nunggu 18 tahun, karena tempat itu bukan milik dia milik toko dan pemerintah bukan untuk fasilitas kaki lima saya tunggu 18 tahun. Gak usah mundur 3 tahun, saya sudah menunggu 18 tahun," tegas Sultan.

Sebagai informasi, ada perkiraan puncak kenaikan kasus Covid-19 terjadi antara Februari hingga Maret menjadi dasar Panitia Khusus (Pansus) relokasi PKL Malioboro meminta pemerintah untuk menunda relokasi.

"Kalau sudah direlokasi, kena Omicron lagi, kan negara tidak mempunyai sense of crisis," kata Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro, DPRD Kota Yogyakarta Antonius Foki Ardyanto, setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPRD Kota Yogyakarta, Senin (24/1/2022).

Salah satu PKL Malioboro Sujarwo dalam RDPU di DPRD Kota Yogyakarta menyampaikan, rencana relokasi sebaiknya ditunda sampai dengan setelah Idul Fitri.

Menurutnya, dengan penundaan PKL dapat memperbaiki keadaan ekonominya.

"Permintaan kami ditunda saja, kita ingin mengembalikan pendapatan dulu untuk ekonomi lebih baik," katanya.

Dengan waktu yang mepet, PKL merasa tidak memiliki persiapan apa pun terutama untuk mencari penghasilan yang cepat.

Karena, saat relokasi membutuhkan persiapan ekonomi.

"Tidak gampang mencari penghasilan yang cepat," kata dia.

PKL lainnya yakni Supriyati mengungkapkan hal yang serupa. Dia belum siap untuk direlokasi ke tempat baru karena selama dua tahun ini usaha terdampak pandemi Covid-19.

"Memang kita ingin bangkit hampir dua tahun lho kita nggak bisa jualan. Lha ini baru mau bernapas kok dipenggal," ujar dia.

Menurut Supriyati, proses relokasi juga terkesan tidak transparan, karena saat sosialiasi yang diundang hanya perwakilan-perwakilan atau ketua paguyuban saja.

"Pemerintah kota belum pernah mengadakan langsung sosialisasi kepada warga terdampak. Hanya melalui ketua-ketua paguyuban," katanya.

Dia juga meminta pemerintah untuk memikirkan kembali rencana relokasi ini mengingat saat relokasi dilakukan para pedagang membutuhkan modal awal kembali karena harus mulai dari awal.

"Pemerintah harus memperhatikan, kita ini harus babat alas lagi. Modal awal lagi. Apakah itu dipikirkan," beber dia.