Haedar Nashir Sebut Pendidikan Barak Militer Dedi Mulyadi Perlu Dikaji Ulang, Disiplin Tak Hanya soal Fisik

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara soal kebijakan pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang diterapkan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Haedar menilai, kebijakan tersebut sebaiknya dikaji ulang secara lebih mendalam.

"Semestinya dikaji, dikaji ulang lah. Baik. Jadi pendidikan barak itu supaya tidak artifisial ya, kemudian tidak hanya fisik. Disiplin itu kan tidak otomatis fisik tapi mentalitas. Tapi yang namanya pendidikan itu termasuk perubahan kurikulum," kata Haedar usai acara Ground Breaking Muhammadiyah Sapen Universal School di Bantul, Minggu (25/5/2025).

Ia menambahkan, setiap kebijakan seharusnya dilandasi oleh kajian akademik yang melibatkan banyak pihak, tak hanya kebijakan di bidang pendidikan, tetapi juga dalam penyusunan Undang-Undang.

Baca juga: Gelombang Kedua Siswa Bermasalah Akan Dikirim ke Barak Militer Setelah Idul Adha, Ini Kriterianya

"Mestinya didasarkan pada naskah akademik. Naskah akademik itu melibatkan berbagai stakeholder untuk mengkritisi, memberi masukan secara akademik. Supaya apa? Hasilnya yang terbaik, biarpun tidak sempurna," jelas Haedar.

Menurutnya, keberadaan naskah akademik dapat menjadi wadah bagi berbagai pandangan yang berkembang di masyarakat.

"Nah, kita kurang di sini," ucapnya.

Haedar juga menyarankan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk berdialog dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar kebijakan tersebut berada dalam koridor sistem pendidikan nasional.

Baca juga: Dedi Mulyadi Blak-blakan! Ungkap Pihak yang Ingin Pendidikan Barak Militer Gagal

"Dan kalau boleh saran, saya sarankan Pak Gubernur berdialog dengan Kemendikdasmen supaya apa yang dilakukan itu dalam koridor sistem pendidikan nasional dan hasilnya baik," katanya.

"Kita menghargai semangatnya untuk menekankan disiplin di Jawa Barat dan itu penting, tapi soal model itu kan kalau pendidikan perlu kajian ee lintas aspek," pungkas Haedar.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menyatakan pihaknya masih mencermati kebijakan pendidikan barak tersebut dan mendengar berbagai masukan dari pihak-pihak terkait.

"Jadi kita anggap ini sedang proses pengkajian kami dan kami juga mendengar banyak masukan termasuk dari pakar pendidikan, termasuk psikolog dan juga KPAI," katanya singkat.