Debat Pilkada Kota Yogyakarta Berbeda dari Daerah Lain di DIY

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta bakal menggelar debat publik Pilkada Kota Yogyakarta pertama pada 8 November 2024.

Format debat publik di Pilkada Kota Yogyakarta juga berbeda dibandingkan dengan debat publik di empat kabupaten lain di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasalnya, pada debat pertama hingga ketiga Pilkada Kota Yogyakarta, akan diikuti oleh calon kepala daerah dan wakilnya sekaligus.

Baca juga: KPU Kota Yogyakarta Gelar Nobar Debat Pilkada di 45 Titik Kelurahan

“Debat di Kota Yogya semuanya diikuti calon wali kota dan calon wakil wali kota, dua-duanya ikut,” ujar Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Agus Muhammad Yasin, Kamis (7/11/2024).

Yasin menambahkan, saat debat, calon wali kota dan wakilnya sama-sama memiliki hak untuk berbicara, dan menanggapi.

“Jadi, dari tiga paslon, semuanya punya hak untuk berbicara menanggapi dan seterusnya,” katanya.

Menurut dia, format debat dengan langsung menampilkan pasangan calon ini sudah sesuai regulasi dan kesepakatan.

“Kemarin pertimbangan teman-teman paslon bahwa sesuai dengan regulasi itu kan sebenarnya pasangan calon. Jadi debat itu untuk pasangan calon. Pasangan kan berarti calon wali kota dan wakil wali kota,” jelasnya.

Untuk diketahui bahwa Pilkada Kota Yogyakarta diikuti oleh tiga pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1 yaitu Heroe Poerwadi-Sri Widya Supena, nomor urut 2 Hasto Wardoyo-Wawan Harmawan, dan pasangan calon nomor 3 Afnan Hadikusumo-Singgih Raharjo.

Baca juga: Debat Perdana Pilkada Jabar, KPU Batasi Maksimal 100 Pendukung Paslon

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta bakal menggelar nonton bareng debat publik Pilkada Kota Yogyakarta d 45 kelurahan.

Komisioner KPU Kota Yogyakarta Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Agus Muhammad Yasin mengatakan, KPU Kota Yogyakarta bakal menggelar nonton bareng debat publik di 45 kelurahan.

“45 titik berbasis kelurahan (nonton bareng), tapi tidak semuanya di balai kelurahan, ada juga di tempat-tempat yang dekat dengan komunitas masyarakat,” ujarnya saat ditemui di Kantor KPU Kota Yogyakarta, Kamis (7/11/2024).