YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo dan Sukamto, telah mendapatkan nomor urut 1 dalam pemilihan kepala daerah 2024.
Rapat pleno terbuka pengundian nomor urut tersebut dilaksanakan pada Senin (23/09/2024).
Dalam kesempatan itu, Kustini Sri Purnomo menyampaikan visi, misi, dan program-program yang akan diusung bersama Sukamto.
Namun, siapakah Kustini dan Sukamto?
Baca juga: Profil Paslon Nomor Urut 2 Harda-Danang di Pilkada Sleman 2024
Kustini Sri Purnomo lahir di Jepara 12 Oktober 1960, merupakan istri dari mantan Bupati Sleman Sri Purnomo.
Bersekolah di Jepara hingga MAN, Kustini kemudian pindah ke Yogyakarta untuk menempuh pendidikan Sarjana Muda di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan mengambil jurusan Fakultas Ushuluddin.
Kustini kemudian melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin, Jurusan Perbandingan Agama.
Dia adalah bupati perempuan pertama Kabupaten Sleman setelah menang dalam Pilkada 2020.
Pada Pilkada 2024 ini, Kustini Sri Purnomo kembali maju dan berpasangan dengan Sukamto sebagai calon wakil bupati.
Sukamto lahir di Sragen pada 10 Agustus 1945. Sukamto pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya ke perguruan tinggi. Dia mengambil S1 di Universitas Proklamasi 45 dengan mengambil Fakultas Hukum.
Pada tahun 1968 Sukamto menjadi anggota Polri dan pensiun pada tahun 1992. Sukamto kemudian terjun ke dunia politik dan berhasil menjadi anggota DPRD DIY dari 2004-2009, 2009-2014 dan 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Tak berhenti disitu, Sukamto pun melenggang ke Senayan dengan menjadi anggota DPR RI 2019-2024.
Berbagai jabatan organisasi sudah pernah disandang Sukamto mulai dari Ketua Tinju DIY, Ketua Kempo DIY hingga Ketua Kadin DIY.
"Visi kami yaitu terwujudnya Sleman sebagai rumah bersama yang cerdas, kolaboratif, dan mandiri menuju masyarakat sejahtera yang berkeadilan," ungkap Kustini.
Kustini menguraikan lima misi utama yang menjadi fokus mereka.
Pertama adalah inovasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif dengan anggaran yang tepat guna.