Berpesan Jelang Pencoblosan, Sultan HB X: Pemilu Bukan Saling Menghancurkan

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menjelang hari pencoblosan Pemilu 2024 yang tinggal dua hari lagi, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X berpesan agar masyarakat tak saling menghancurkan karena pemilu.

"Pemilu itu demokratisasi bagian dari perilaku budaya masyarakat. Bukan untuk saling menghancurkan atau saling mengalahkan, kan bukan itu," ujar Sultan HB X saat ditemui di Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, DIY, Senin (12/2/2024).

Baca juga: Sultan HB X Akui Diminta Jokowi Jembatani Pertemuan dengan Megawati

Sultan berharap pesannya yang ia sampaikan kepada lurah bisa diaampaikan kepada masyarakat luas, yakni agar pemilu ini dapat dijalankan dengan rasa damai.

"Berharap pada masyarakat Jogja seperti yang saya smpaikan dengan lurah dan sebagainya, bagaimana kita bisa dalam pemilu ini dengan rasa damai," kata dia.

Menurut Sultan, pemilu bukan hanya soal pilihan politik masyarakat tetapi juga menjadi perilaku budaya warga masyarakat yang menggunakan hak pilihnya untuk demokrasi.

Seperti diketahui, saat ini sudah memasuki masa tenang kampanye, para peserta pemilu dilarang untuk berkampanye saat masa tenang ini.

Sebelumnya, memasuki minggu tenang Pemilu 2024, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut potensi pelanggaran tinggi.

Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib mengatakan, minggu tenang justru menjadi minggu yang paling tidak tenang bagi Bawaslu DIY. Hal ini lantaran masih banyaknya potensi pelanggaran yang kemungkinan terjadi saat memasuki minggu tenang.

"Bagi kami sebagai pengawas pemilu karena harusnya ini masa masa tenang, tapi potensi pelanggarannya masih tinggi. Harusnya enggak ada kampanye, tapi enggak ada jaminan di masyarakat, enggak ada aktivitas untuk memengaruhi pilihan masyarakat," ujar Najib, Minggu (11/2/2024).

Najib menambahkan, selama minggu tenang ini seharusnya digunakan masyarakat untuk berpikir jernih dalam menentukan pilihannya pada Pemilu 2024.

Ia menyebut selama minggu tenang ini banyak pihak yang berusaha memengaruhi pilihan masyarakat dengan berbagai cara satu di antaranya dengan politik uang.

Baca juga: Optimistis Pemilu Damai, KSAD: Ramainya Cuma di Medsos

"Sebaiknya kalau baru berupa potensi (politik uang) dicegah, kan bisa masyarakat merasakan kok ada orang bawa amplop, atau bawa logistik, diduga mau politik uang, kalau bisa dicegah. Sebab, bagi Bawaslu lebih baik mencegah daripada menemukan fakta pelanggaran," ujar dia.

"Kalau bisa mencegah berarti kita bisa menggagalkan pelanggaran," imbuh Najib.

Najib berujar, selama masa tenang, potensi pelanggaran justru semakin masif sehingga pihaknya membutuhkan partisipasi massyarakat mengingat keterbatasan personel.

Potensi pelanggaran tak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Oleh sebab itu, Bawaslu DIY berkolaborasi dengan bebagai stakeholder.

"Tentu kita kolaborasi dengan berbagai pihak, Polda, Kominfo dan beberapa lembaga lain yang concern mengawasi dunia maya. Kami terbatas terkait soal perangkat, personel, terus terang saja Bawaslu punya banyak keterbatasan dalam konteks pengawasan," katanya.