Viral Snack "Lelayu" Saat Pelantikan KPPS Sleman, KPU RI Sempat Minta Konfirmasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Snack atau makanan ringan saat pelantikan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kabupaten Sleman, viral di media sosial. Pasalnseperti lelayu, bakal menjadi bahan evaluasi KPU di seluruh kabupaten dan KPU DIY.

Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi menjelaskan bahwa soal snack atau makanan ringan saat pelantikan KPPS di Sleman kemarin sudah diklarifikasi oleh KPU Sleman.

“KPU DIY kemarin sudah klarifikasi ke KPU Sleman terkait kasus itu dan KPU Sleman sudah menjelaskan, sama penjelasannya kepada kami seperti yang dijelaskan ke media dan masyarakat," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Soal Snack Pelantikan KPPS di Sleman, Harga Rp 15.000 Disunat Jadi Rp 2.500 oleh Vendor

Shidqi menambahkan, KPU RI juga meminta konfirmasi kepada KPU DIY terkait permasalahan makanan ringan bagi KPPS yang dinilai tak layak tersebut.

“Secara resmi tidak, tapi konfirmasi iya dan kami jelaskan, mengkonfirmasi apa yan terjadi di Sleman,” ujarnya.

Ia menjelaskan kepada KPU RI bahwa vendor penyedia makanan ringan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh KPU Sleman.

"Ini akan jadi evaluasi kita, baik KPU Sleman dan KPU DIY untuk lebih hati-hati dalam memilih vendor," lanjutnya.

Dia menyebut masalah ini akan diselesaikan dengan sebaik mungkin dan menjadi perhatian KPU DIY.

Menurut dia, KPU Sleman juga sudah memberikan sanksi kepada vendor sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini mengingat sudah ada aturannya tersendiri soal pengadaan.

"Kuasa Pengguna Anggaran akan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.

Sembari menyelesaikan masalah itu, KPU DIY dalam 2-3 hari ke depan ini bakal fokus dalam memberikan bimbingan teknis kepada KPPS.

Sehingga KPPS dapat menyelesaikan tugasnya pada 14 Februari 2024.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Ahmad Baehaqi memberikan penjelasan terkait dengan snack saat pelantikan KPPS tersebut.

Baca juga: Anggota KPPS Geruduk Kantor KPU Sleman, Pertanyakan soal Snack Lelayu dan Uang Transport

Ahmad menjelaskan, anggaran konsumsi memang awalnya akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hanya saja ada arahan anggaran untuk snack tidak dapat diserahkan ke PPS atau PPK.