Viral Snack "Lelayu" Saat Pelantikan KPPS Sleman, KPU RI Sempat Minta Konfirmasi

Ketua KPU DIY Ahmad Shidqi menjelaskan bahwa soal snack atau makanan ringan saat pelantikan KPPS di Sleman kemarin sudah diklarifikasi oleh KPU Sleman.

“KPU DIY kemarin sudah klarifikasi ke KPU Sleman terkait kasus itu dan KPU Sleman sudah menjelaskan, sama penjelasannya kepada kami seperti yang dijelaskan ke media dan masyarakat," ujarnya saat dihubungi, Jumat (26/1/2024).

Shidqi menambahkan, KPU RI juga meminta konfirmasi kepada KPU DIY terkait permasalahan makanan ringan bagi KPPS yang dinilai tak layak tersebut.

“Secara resmi tidak, tapi konfirmasi iya dan kami jelaskan, mengkonfirmasi apa yan terjadi di Sleman,” ujarnya.

Ia menjelaskan kepada KPU RI bahwa vendor penyedia makanan ringan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh KPU Sleman.

"Ini akan jadi evaluasi kita, baik KPU Sleman dan KPU DIY untuk lebih hati-hati dalam memilih vendor," lanjutnya.

Dia menyebut masalah ini akan diselesaikan dengan sebaik mungkin dan menjadi perhatian KPU DIY.

"Kuasa Pengguna Anggaran akan memberikan sanksi sesuai regulasi yang berlaku," tegasnya.

Sembari menyelesaikan masalah itu, KPU DIY dalam 2-3 hari ke depan ini bakal fokus dalam memberikan bimbingan teknis kepada KPPS.

Sehingga KPPS dapat menyelesaikan tugasnya pada 14 Februari 2024.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman, Ahmad Baehaqi memberikan penjelasan terkait dengan snack saat pelantikan KPPS tersebut.

Ahmad menjelaskan, anggaran konsumsi memang awalnya akan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Hanya saja ada arahan anggaran untuk snack tidak dapat diserahkan ke PPS atau PPK.

"Terkait anggaran tidak bisa diturunkan, kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna anggaran melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam e-katalog," ujarnya, Kamis.

Ahmad menyampaikan, saat rapat antara KPU Sekretariat PPS, PPK dengan vendor sudah diingatkan agar memilih jenis snack yang tidak mudah basi.

Saat itu vendor menjelaskan yang disediakan adalah jenis makanan kering supaya tidak basi. Selain itu, vendor juga menyampaikan akan menyiapkan 17 kendaraan untuk distribusi ke semua kelurahan.

Saat rapat juga sudah diingatkan jika 17 kendaraan tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan.

"Jumlah yang harus dilayani KPPS-nya saja ada 24.199. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan," tuturnya.

"Sebanyak itu kalau hanya ditangani satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan. Dan ternyata pihak vendor ternyata siap, sudah punya strategi," imbuhnya.