KPU DIY Rekrut 83.400 Petugas KPPS untuk 11.932 TPS

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut, tidak ada kekurangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di DIY.

Ketua KPU DIY, Ahmad Shidqi mengatakan, total di KPPS di DIY mencapai sekitar 83.400 orang, yang bakal disebar di 11.932 Tempat Pemungutan Suara (TPS), di 4 kabupaten dan satu kota.

"83.400 yang jelas (menyebar di) semua TPS (yang berjumlah) 11.932. Masing-masing (TPS) terisi 7 orang," kata Shidqi saat ditemui di Kota Yogyakarta, Senin (15/1/2024).

Baca juga: Disomasi Tim Anies-Muhaimin, KPU: Kami Pastikan Debat Keempat Lebih Baik

Ia menambahkan, puluhan ribu KPPS itu nantinya akan dilantik pada tanggal 25 Januari 2024 mendatang.

"Mereka akan kita lantik tanggal 25 Januari, sekaligus nanti kita beri orientasi tugas dan bimbingan teknis terkait dengan prosedur pemungutan dan penghitungan suara. Jadi semua sudah terisi," ucapnya.

Bahkan untuk TPS yang berada di daerah pinggiran menurut dia sudah terisi semua.

"Semua aman, di DIY tidak ada kekurangan," kata dia.

Di sisi lain, pada hari ini KPU DIY menggelar rapat koordinasi dengan peserta pemilu mengingat saat ini menjelang tahapan kampanye di media dan kampanye rapat umum.

"Nah hari ini pagi kami mengundang stakeholder baik dari kepolisian, satpol pp, kesbang, untuk mengkoordinasikan lokasi rapat umum terbuka. Tempat mana saja lapangan mana saja yang bisa itu kan yang punya pemda. Tadi pagi sudah dapat beberapa data," ucap dia.

Shidqi menambahkan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menggelar kampanye rapat umum satu di antaranya adalah pembuatan jadwal.

"Jadwal rapat umum itu khusus, rapat umum terbuka itu paslon berapa kapan dimana sehingga tidak barengan dibagi zonasi dibagi lokasi, dibagi waktu," beber dia.

Baca juga: KPU Sebut Petugas KPPS Berhak Dapat BPJS Ketenagakerjaan dari Pemda

Ia menambahkan untuk zonasi pihaknya masih menunggu koordinasi dengan KPU RI yang saat ini dalam proses penyusunan jadwal dan zonasi, nantinya hasil dari penyusunan dari KPU RI akan digunakan sebagai pedoman di KPU provinsi dan kabupaten.

"Artinya kan tadi baru identifikasi lokasi, untuk menghindari gesekan kita atur jadwal. Misalkan Sleman ada berapa kecamatan lapangan yang bisa digunakan, kalau jadwal paslon a di sini berarti paslon b di sini, itu baru kita koordinasikan dan salah satu sesi tadi baru identifikasi inventarisir lapangan yang bisa digunakan," jelas dia.

Dia menambahkan jadwal kampanye rapat umum akan dimulai pada 21 Januari.

"Kampanye terbuka kan mulai tanggal 21, dalam dua tiga hari ini kita sudah bisa menyusun jadwal, nunggu KPU RI jadwal induknya," pungkas dia.