Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Wacana Anies-Cak Imin, Demokrat DIY: Kalau Memang Pengin Muhaimin dari Awal Saja, Jangan Banyak "Cing-cong"

Kompas.com, 1 September 2023, 10:26 WIB
Wisang Seto Pangaribowo,
Ardi Priyatno Utomo

Tim Redaksi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat bereaksi keras saat Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, disebut memasangkan Anies Baswedan dengan Ketum Partai PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pasangan capres dan cawapres untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Reaksi keras tak hanya ditunjukkan oleh elite Partai Demokrat, tetapi juga tampak hingga kader partai di tingkat provinsi.

Terkait hal ini, Plt Ketua DPD Partai Demokrat DI Yogyakarta Arif Budiyono menyebut reaksi keras ditunjukkan oleh kader di tingkat bawah dengan bentuk pencopotan spanduk bergambar Anies Baswedan.

Baca juga: Muncul Kabar Duet Anies-Cak Imin, Gibran Tepis Anggapan Peluang Besar Jadi Cawapres Prabowo

"Dengan kejadian seperti ini, bayangkan Anda bawa banyak partai besar, Demokrat ini partai besar lho, menyakiti kita. Harusnya kalau memang pengin Muhaimin, dari awal sajalah, jangan banyak cing-cong," ujar Arif saat dihubungi, Jumat (1/9/2023).

Menurut Arif, banyak kader partai berlambang Mercy yang meluapkan kemarahannya dengan cara mencopot spanduk bergambar Anies Baswedan yang dipasang oleh Partai Demokrat.

"Kader itu kan di mana-mana marah, penurunan baliho luar biasa. Kemarin saya pasang ukuran 12x6 Pak Anies sama AHY di dekat Polda. Untung nyewanya saya enggak lama, jadi enggak usah nurunin sudah diturunin," kata Arif.

"Sudah diturunkan dulu enggak usah susah-susah nurunin," imbuh dia.

Disinggung adakah kader Partai Demokrat di DIY yang mencopot spanduk gambar Anies, dia belum mendapatkan laporan adanya pencopotan spanduknya.

Namun, dia mendapatkan informasi adanya kader yang berniat mengganti spanduk Anies dengan foto dirinya.

Baca juga: DPC Demokrat Cirebon Copot Spanduk dan Sobek Gambar Anies Baswedan

"Kalau di DIY belum dapat laporan cuma kemarin pas kunjungan ke Bantul ada kader-kader ngomong, 'Turunin saja Pak Anies (spanduk), ganti gambarnya Pak Arif, itu semalam kan gegeran," kata dia.

Sebelumnya, Partai Demokrat menilai keputusan sepihak Ketua Umum Partai Nasdem yang memasangkan bakal calon presiden Anies Baswedan, dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar sebagai bakal cawapres melanggar prinsip kesetaraan di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

"Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrat sekaligus Anggota Tim 8, Teuku Riefky Harsya, melalui keterangan pers di Jakarta pada Kamis (31/8/2023).

Partai Nasdem memang merupakan partai politik yang pertama kali mengusung Anies sebagai bakal cawapres.

Rifky mengatakan, sikap Partai Demokrat setelah meneken piagam koalisi adalah menyarankan supaya Anies mencari kandidat bakal cawapres.

Baca juga: PKB Akan Finalisasi Duet Anies-Muhaimin di Surabaya Sore Ini

Partai Demokrat kemudian mendengarkan pertanyaan dan desakan dari masyarakat secara luas tentang kepastian KPP, serta merosotnya elektabilitas Anies.

Maka dari itu, Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud.

Rifky mengatakan, Anies juga sempat menyepakati memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai bakal cawapres dan tinggal melakukan deklarasi.

Bahkan, Anies disebut menulis surat yang ditandatangani pada 25 Agustus 2023 yang meminta secara resmi supaya AHY bersedia untuk menjadi bakal cawapresnya.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang

Baca tentang


Terkini Lainnya
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Pedagang TTS dan Kartu Pos di Yogyakarta Terus Bertahan: Tetap Laris di Kalangan Turis
Yogyakarta
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Berpotensi Viral, Pelaku Wisata di Gunungkidul Diimbau Tak 'Nutuk' Harga saat Libur Nataru
Yogyakarta
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Cerita Kusir Andong Malioboro Sambut Nataru: Kuda Diberi Jamu Bergizi hingga Waspada Musik
Yogyakarta
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Basuki Pastikan Kantor Wapres di IKN Segera Selesai
Yogyakarta
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Simak Jalur Alternatif Masuk Yogyakarta di Libur Natal-Tahun Baru, Jangan Sampai Terjebak Macet!
Yogyakarta
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Bantul kirim Tim Kesehatan ke Aceh Tamiang
Yogyakarta
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Target Kunjungan Wisatawan ke Sleman Saat Nataru Turun Dibandingkan Tahun Lalu, Ini Alasannya
Yogyakarta
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Viral Video Mahasiswa Diduga Mabuk Bikin Onar di Gamping Sleman, Ditangkap Polisi
Yogyakarta
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
UMP 2026 Tak Kunjung Terbit, Buruh Yogyakarta Resah dan Khawatir Dialog Jadi Formalitas
Yogyakarta
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Sleman Bersiap Hadapi Lonjakan Arus Nataru, Dishub Petakan Titik Rawan Macet
Yogyakarta
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Pemerintah Tak Kunjung Tetapkan Formula UMP, Pengusaha Yogyakarta: Kami Butuh Kepastian Aturan
Yogyakarta
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Swasta Boleh Tarik Tarif Parkir 5 Kali Lipat di Jogja, Aturannya Terbit Era Haryadi Suyuti
Yogyakarta
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Sultan Minta Pemkot Yogyakarta Tertibkan Parkir Liar: Kalau Kewalahan, Saya Terjun!
Yogyakarta
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Baru Saja Dilantik, 2.018 PPPK Kulon Progo Langsung Pecahkan Rekor Dunia Lewat Macapat
Yogyakarta
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Tak Pandang Hari Libur, Pengawasan Ibu Hamil di Gunungkidul Diperketat demi Kelahiran yang Aman
Yogyakarta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau