SBY Sebut Pemilu 2024 Bakal Digelar Tidak Jujur dan Adil, Ketua DPC PDI-P Kota Yogyakarta Beri Respons

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengaku mendengar kabar bahwa Pemilu 2024 bakal diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil menjadi polemik.

Pernyataan dari SBY tersebut juga ditanggapi oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan (PDIP) Kota Yogyakarta, Eko Suwanto.

Eko mengaku pada Pemilu 2009 lalu membenarkan adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2009.

Baca juga: Saling Serang Demokrat-PDIP Setelah SBY Turun Gunung Cium Aroma Rekayasa Pemilu 2024

“Benar bahwa terjadi skandal DPT fiktif. Bahkan di Ponorogo selain DPT fiktif itu, mereka yang meninggal kemudian masuk ke dalam daftar pemilih,” kata dia melalui keterangan tertulis, Senin (19/9/2022).

Lanjut Eko, sesuai Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu pengurus ranting berhak mendapatkan DPS perbaikan, tapi faktanya KPU tidak memberikan daftar pemilih.

“Anak-anak di bawah umur juga masuk dalam daftar pemilih. Kemudian, selain orang meninggal ada (data) ganda yang identik,” ungkap Eko.

Karena itu, dia menegaskan, DPT Pemilu 2009 itu tidak akurat dan benar sebagaimana adanya. Bahkan manipulatif.

“Ini bisa kami buktikan. Bahwa laporan-laporan kami ke Panwaslu maupun ke Bawaslu pada masa itu juga banyak dan pada akhirnya di sidang Mahkamah Konstitusi pun saya juga diberi tugas menjadi saksi salah satunya tentang daftar pemilu yang bermasalah ini,” jelas Eko.

Bahkan, menurutnya, DPR juga telah membentuk pansus saat itu. “Dan kesimpulannya benar, DPT-nya bermasalah,” kata Eko.

Baca juga: Adian Napitupulu Sebut Kenaikan Harga BBM Lebih Tinggi di Era SBY Dibanding Jokowi

Tak hanya ada permasalahan soal DPT menurut eko di Ponorogo juga ditemukan kecurangan berupa bertambahnya TPS.

“Di Desa Tonatan di Kecamatan Ponorogo itu seharusnya ada 11 TPS. Tapi kemudian ada TPS ke-12 dengan jumlah pemilih 544 orang yang tercantum di dalamnya,” jelas Eko.

“Dan kemudian diakui oleh KPU bahwa TPS itu tidak ada. Dan berdasarkan kesepakatan itu, TPS-nya dicoret . Di Solo juga kurang lebih sama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mendengar kabar ada tanda-tanda bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diselenggarakan dengan tidak jujur dan adil.

SBY mengatakan, karena adanya informasi tersebut, ia mesti turun gunung untuk menghadapi Pemilu 2024. "Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Baca juga: SBY Curiga Pemilu 2024 Bakal Ada Kecurangan, PDIP: Tempuh Jalur Hukum, Jangan Fitnah

Video pidato itu viral di media sosial, termasuk diunggah oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, @pdemokrat.sumut.

Ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Utara Lokot Nasution telah mengonfirmasi isi video tersebut dan mengizinkan Kompas.com untuk mengutipnya. Ia membenarkan video tersebut diambil dalam Rapimnas Demokrat, Kamis.

Dalam video itu, SBY mengatakan bahwa berdasarkan informasi yang ia terima, Pilpres 2024 konon akan diatur sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," kata SBY.