Vaksin Booster Jadi Syarat Mobilitas Warga, Pemda DIY Atur Strategi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat bakal diterapkan dua minggu lagi.

Terkait aturan ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memprediksi permintaan vaksin booster akan meningkat.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji menyampaikan pihaknya akan mempersiapkan berbagai cara untuk mengakomodasi permintaan vaksin booster di DIY.

"Sisi kesiapan petugas dan vaksinnya. Kalau permintaan meningkat kita buka layanan-layanan. Kita coba atur strateginya, apakah kita ini akan lakukan vaksinasi secara masal atau berupa sentra-sentra vaksin," katanya, Selasa (5/7/2022).

Menurut Aji, selama ini peminat vaksin booster di DIY cenderung rendah jika dibanding dengan vaksin pertama dan kedua Covid-19. Tiap harinya warga yang mengakses vaksin booster Covid-19 juga kecil.

"Minat mendapatkan booster itu tidak begitu semangat seperti vaksin kedua. (Ini) karena vaksin kedua menjadi syarat (mobilitas). Jadi perkembangan kita setiap harinya sedikit padahal penting melindungi mereka," kata dia.

Baca juga: Akan Jadi Syarat Perjalanan, Warga Serang Ramai-ramai Ikut Vaksinasi Booster

Aji mengungkapkan berdasarkan informasi yang diterimanya, vaksin booster menjadi salah satu cara untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19.

"Ada beberapa masukan yang arahnya ke sana (wajib booster), karena menurut para ahli itu booster jadi salah satu yang bisa mengurangi kemungkinan naik lagi kasus positifnya," kata dia.

Terkait dengan stok vaksin, dia mengatakan sampai saat inidi DIY masih mencukupi.

Sementara itu, Ketua Satgas Percepatan Vaksin DIY Sumadi menambahkan capaian vaksinasi booster di Kota Yogyakarta telah mencapai 88 persen.

"Kalau vaksin satu dan dua sudah 200 persen di Kota Yogyakarta. Booster 88 persen," kata Sumadi yang juga sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta.

Terkait wacara pemerintah pusat yang mewajibkan syarat booster untuk mobilitas warga, pihaknya siap untuk mengikuti aturan tersebut.

"Kita ikuti kebijakan dari pemerintah pusat mungkin ada nanti untuk melakukan aktivitas di unit pelayanan umum," katanya.

Bahkan, pihaknya juga siap memberikan vaksin booster kedua jika suatu saat ada kebijakan seperti itu. 

"Apakah nanti ada booster yang kedua kita ikuti saja," kata dia.

Ssbelumnya, Menteri Koordinator Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemberlakuan vaksin booster sebagai syarat mobilitas masyarakat  akan diterapkan paling lama dua minggu lagi.

Keputusan tersebut merujuk pada hasil Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan akan diatur melalui peraturan Satgas Penanganan Covid-19 serta peraturan turunan lainnya.