Ramai soal Aturan Pengeras Suara di Masjid, Ini Pesan Buya Syafii untuk Para Pejabat

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa waktu ini publik dibuat heboh oleh aturan pengeras suara untuk azan di masjid. Terkait hal ini, cendekiawan Indonesia Ahmad Syafii Maarif tidak mau berkomentar banyak, tetapi dirinya memiliki pesan bagi seluruh pejabat Indonesia.

Ahmad Syafii Maarif, atau dikenal Buya Syafii menyampaikan bahwa pejabat publik harus bisa membangun budaya kearifan sehingga ke depannya, tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat.

"Saya tidak mau berkomentar (soal aturan azan dengan pengeras suara). Pokoknya bangun budaya kearifan, terutama pejabat publik ya. Sehingga tidak menimbulkan pro kontra kontroversi itu saja," ujar Buya ditemui di Nogotirto, Gamping, Kabupaten Sleman, Jumat (25/2/2022).

Baca juga: Muhadjir Minta Pengurus Masjid dan Musala Pahami SE Menag soal Pengeras Suara

Buya menyarankan untuk para pejabat publik menggunakan bahasa halus saat membuat pernyataan. "Bangun budaya kearifan. Kearifan itu penting, pakai bahasa hati," tutup dia.

Berita sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan edaran yang mengatur penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala.

Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Agama No SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala.

Menurut Menag, penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala merupakan kebutuhan bagi umat Islam sebagai salah satu media syiar Islam di tengah masyarakat.

Namun, di sisi lain masyarakat Indonesia juga beragam, baik agama, keyakinan, latar belakang, dan lainnya.

Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk merawat persaudaraan dan harmoni sosial.

“Pedoman diterbitkan sebagai upaya meningkatkan ketenteraman, ketertiban, dan keharmonisan antarwarga masyarakat,” ujar Yaqut seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Senin (21/2/2022).

Menag menjelaskan, surat edaran yang terbit 18 Februari 2022 ditujukan kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi, Kepala Kantor Kemenag kabupaten/kota, Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Dewan Masjid Indonesia, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Islam, dan Takmir/Pengurus Masjid dan Musala di seluruh Indonesia.

Sebagai tembusan, edaran ini juga ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia.

“Pedoman ini agar menjadi pedoman dalam penggunaan pengeras suara di masjid dan mushala bagi pengelola (takmir) masjid dan mushala dan pihak terkait lainnya,” tegas Menag.

Baca juga: Pemkot Depok Sebut Pembatasan Penggunaan Pengeras Suara Masjid Perlu Dikaji Ulang