"Sebanyak itu kalau hanya ditangani satu vendor maka kemungkinan akan ada potensi-potensi permasalahan. Dan ternyata pihak vendor ternyata siap, sudah punya strategi," imbuhnya.
Baca juga: Mengenal Snack Video, Aplikasi yang Sering Muncul di Iklan YouTube dan Disebutkan Ilegal oleh OJK
Pihaknya pun mengaku kaget sewaktu mendapat laporan terkait snack yang disediakan saat pelantikan KPPS.
"Pada paginya, setengah delapan mendapat kiriman kondisi lapangan fakta konsumsi. Konsumsi yang ada kurang manusiawi dengan anggaran per orang Rp 15 ribu bersih. Kami kaget," kandasnya.
Pihaknya mengaku sudah memanggil pihak vendor untuk memberikan penjelasan.
"Ternyata vendor itu mensubkan penyediaanya itu. Jadi pihak vendor sudah mengambil laba, nah sisanya itu disubkan ke yang lain. Kurang tahu apakah sub ini di-sub-kan lagi. Intinya sampai di lapangan ternyata tidak pantas secara manusiawi dengan anggaran Rp 15 ribu bersih ketika dikalkulasikan faktanya cuma Rp 5 ribuan," ucapnya.
"KPU Kabupaten Sleman langsung mengambil langkah putus. Jadi memutus tidak bekerjasama lagi, tidak menggunakan lagi vendor yang bersangkutan. Anggaran untuk Bimtek besok disampaikan ke sekretariat PPK untuk konsumsi bimtek," imbuhnya.
Terkait dengan anggaran transportasi di pelantikan KPPS, menurutnya memang tidak ada.
Dijelaskannya, pengelolaan anggaran merupakan kewenangan kuasa pengguna anggaran di Satker KPU masing-masing kabupaten/kota. Sehingga ada yang diberikan saat pelantikan, ada yang saat bimtek.
"Kebijakan kuasa pengguna anggaran itu tidak ada anggaran transportasi untuk pelantikan. Tapi untuk Bimtek itu ada," pungkasnya.
Baca juga: Mantan Pegawai Bank BUMN Tipu Puluhan UMKM di Mataram, Modus Pembayaran QRIS
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.