Namun, jika pemasukan dari berjualan kerupuk tidak dapat menutup ia masih mendapatkan subsidi dari orangtuanya.
Sehari-hari ia harus mengendarai sepeda motor untuk menuju lokasi kerjanya kendaraan ini menjadi satu-satunya sebagai pilihan untuknya bekerja, dengan perjalanan kurang lebih memakan waktu 30 menit kenaikan BBM sangat berpengaruh kepadanya.
"Dulu uang BBM enggak sampai Rp 150.000. Sekarang bisa dua kali lipat, kemarin dapat bantuan BSU Rp 600.000 hanya sekali tetapi juga enggak ngaruh," kata dia.
Dia hanya bisa memandang dan bergumam dalam hati saat bekerja di toko modern melihat orang-orang berbelanja dengan entengnya, dengan harga yang cukup mahal bagi kantongnya.
"Kadang heran aja sama pengunjung, mereka kok duitnya enggak habis-habis," ucapnya.
Dengan UMP yang masih rendah jika dibanding dengan daerah lainnya rumah hanya bisa menjadi angan-angan bagi Tri, bagaimana tidak harga tanah dan rumah di DIY tiap tahunnya melambung tinggi.
Baca juga: Kemenaker Pastikan Besaran Upah Minimum 2023 Naik, Jadi Berapa?
"Boro-boro beli rumah, buat nabung saja enggak cukup. Apalagi harga rumah di Jogja sudah mahal," kata dia.
Hal serupa juga dialami oleh Ian Adam, pegawai swasta di Yogyakarta. Beruntung bagi Ian pendapatannya saat ini mulai di atas UMP setelah beberapa tahun bekerja.
Saat penghasilannya per bulan masih sama dengan UMR atau UMP, masih mencukupi bagi orang Yogyakarta karena tidak perlu menyewa kos atau kontrak rumah dan belum berkeluarga.
"Kalau sebagai orang yang asli dan tinggal di Jogja, itu masih sangat memungkinkan ya. Mungkin beda cerita kalo sebagai orang pendatang dengan bujet yang harus ditekan untuk biaya hidup dari pendapatan yang kurang," kata dia.
Dengan gaji UMP menurut Ian bakal sangat sulit buruh di Yogyakarta untuk membeli rumah di Yogyakarta.
"Enggak, kalau pun bisa itu bakal nyesek banget. Bakalan ngos-ngosan ngatur keuangan, dan bakalan tetap kurang," ujar dia.
Baca juga: Oppo Tetap Pilih Tangerang untuk Pabrik Barunya Meskipun UMR Tinggi
Sebelumnya, Sekjen dpd Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) DIY yang juga tergabung dalam MPBI, Irysad Ade Irawan mengatakan perayaan HUT ke 266 Kota Yogyakarta dan pelantikan Gubernur DIY 2022-2027 sama sekali tidak menggambarkan kesejahteraan warga DIY, khususnya pekerja/buruh.
"Ironisnya kemegahan perayaan itu sekedar menjadi obat sirup yang sekejap saja mengalihkan penderitaan warga DIY akibat kebijakan upah murah yang menimpanya," katanya melalyi keterangan tertulis, Kamis (27/10/2022).
Irsyad membeberkan kondisi kemiskinan yang naik dan ketimpangan yang semakin naik pula dibarengi dengan kebijakan upah murah yang diterapkan di DIY. Bahkan sebelum kenaikan upah minimum, pekerja/buruh di DIY harus menanggung defisit ekonomi.