Haryadi Suyuti Tersangka, Warga Kaget IMB Apartemen Royal Kedhaton Terbit

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kemetiran Lor, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta kaget karena tiba-tiba muncul Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen Royal Kedhaton.

Izin inilah yang membuat mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terjerat kasus suap dan telah ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Warga sekitar merasa tak pernah diajak berembug soal pembangunan apartemen yang rencananya akan berdiri bangunan 14 lantai pada tanah yang seluas 5.995 meter persegi.

Baca juga: Ini Lokasi Pembangunan Apartemen yang Menyeret Mantan Bupati Yogyakarta, Berjarak 500 Meter dari Malioboro

Salah satu warga RT 46, RW 13Kemetiran Lor, Pringgokusuman, Gedong Tengen, Kota Yogyakarta Suasi Adi mengatakan bahwa penerbitan IMB tersebut terdapat banyak kejanggalan.

Dia mencontohkan saat sosialisasi pembangunan apartemen, tidak semua warga dilibatkan tetapi hanya segelintir warga saja.

Bahkan menurut dia, perusahaan dirasa main belakang karena tidak transparan terhadap warga.

"Tidak plong (prosesnya), jadi mereka ini main belakang tidak terbuka. Pertama kali sosialisasi bilang mau bikin apartemen, lalu berubah jadi hotel, dan yang terakhir katanya bikin bawah hotel atas apartemen," kata dia, Sabtu (4/6/2022).

Adi menyampaikan, warga sebenarnya tidak menolak adanya pembangunan apartemen tersebut. Namun, yang disayangkan adalah warga tidak diajak berdialog.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka suap terkait pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) apartemen di Yogyakarta. Haryadi diamankan bersama delapan orang dalam kegiatan tangkap tangan di Yogyakarta dan Jakarta pada Kamis (2/6/2022) sore.

"Pertemuan pertama itu perkenalan, kedua sosialisasi, dan pertemuan ketiga itu disuruh tandatangan. Harusnya warga di-tanting apakah ada masukan lagi atau tidak, mereka langsung hantam tandatangan," urainya.

Selain dirasa main belakang, pihak perusahaan juga dinilai tidak jujur dengan warga.