Polemik Snack Pelantikan KPPS Sleman hingga Rencana Pemberian Uang Transportasi

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Polemik pelantikan kelompok penyelanggara pemungutan suara (KPPS) Sleman pada Kamis (25/1/2024) terus bergulir hingga saat ini.

Polemik ini bermula dari snack pelantikan KPPS yang viral, isu pemotongan anggaran, hingga muncul rencana pemberian uang transportasi untuk petugas KPPS Sleman.

Berikut rangkuman polemik pelantikan KPPS Sleman yang dirangkum Kompas.com.

Isi snack pelantikan

Usai pelantikan petugas KPPS Sleman, di media sosial muncul berbagai postingan terkait isi snack saat pelantikan.

Salah satunya, akun media sosial X @yourfutureasset. Akun tersebut mempertanyakan konsumsi yang disediakan KPU Sleman saat pelantikan.

"Sekelas KPU kabupaten menyediakan konsumsi untuk pelantikan KPPS serentak se-kabupaten seperti ini? Sudah tidak ada uang transport dan makan siang. Snack tidak jauh beda dengan snack di lelayu," tulis @yourfutureasset.

Akun tersebut menyertakan foto snack pelantikan yang berisi air mineral gelas, roti, dan makanan kering di dalam plastik berisi empat butir.

"Kalau untuk anggaran Rp 15.000 tidak layak," ujar YA salah satu petugas KPPS di Kabupaten Sleman, Kamis (25/01/2024).

Menurut YA, snack yang diberikan saat pelantikan menjadi pembicaraan para anggota KPPS.

Baca juga: Penjelasan KPU Bantul soal Unggahan Viral Makanan Acara Pelantikan KPPS yang Dinilai Tak Layak

KPU Sleman serahkan penyediaan snack kepada vendor

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Ahmad Baehaqi menjelaskan, terkait penyediaan snack pelantikan KPPS, pihaknya melelang ke vendor.

"Terkait anggaran tidak bisa diturunkan, kemudian dari Kabupaten Sleman dalam hal ini kuasa pengguna anggaran melelang penyedia atau vendor yang telah terdata dalam e-katalog," ujar Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sleman Ahmad Baehaqi saat dihubungi.

Ahmad menyampaikan, saat rapat antara KPU sekretariat PPS, vendor diingatkan agar memilih jenis snack yang tidak mudah basi.

Selain itu juga sudah diingatkan bahwa 17 kendaraan yang disiapkan vendor tidak akan cukup untuk distribusi ke seluruh 86 kalurahan.

"Jumlah yang harus dilayani KPPS nya saja ada 24.199. Ini sangat banyak, ini perlu dimitigasi agar saat pelayanan tidak sampai meleset, karena tersebar di 86 kalurahan," tuturnya.

Pihak vendor saat rapat juga menyanggupi untuk menangani snack sejumlah itu karena mempunyai strategi.