9 Poin Hasil Mubes Nahdliyin Nusantara, Minta Pengurus NU Netral dalam Pemilu

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah besar (Mubes) Nahdliyin Nusantara mengeluarkan pernyataan sikap untuk Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilu 2024 mendatang.

Ada 9 sikap hasil Mubes di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta.

Salah satunya meminta pengurus NU netral dalam Pemilu 2024.

Baca juga: 8 Aplikasi yang Digunakan KPU pada Pemilu 2024

"Ini merupakan salah satu ikhtiar dari warga NU. Merupakan hak dari warga NU untuk merefleksi tentang khittah Nahdlatul Ulama, termasuk melakukan upaya yang dianjurkan oleh khittah yakni saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran," kata Koordinator Pelaksanaan Mubes Hasan Basri Marwa ditemui di Kampung Mataraman, Minggu (28/1/2024).

"Untuk menegur para pengurus karena ada beberapa fakta telah melanggar khittah mendukung salah satu paslon," kata dia.

Hasan Basri mengatakan, kegiatan ini berdekatan dengan Harlah NU ke 101, juga sebagai upaya mensyukuri dengan cara tetap belajar dari amanat pendiri dan ulama masa lalu.

Mubes ini diikuti ratusan orang dari seluruh Indonesia, PCNU, hingga pengurus cabang Internasional.

Hasil mubes ini akan disampaikan kepada warga NU.

Pihaknya memohon Rais Aam NU untuk tegas menonaktifkan pengurus yang melakukan penggalangan dan mobilisasi yang mendukung salah satu paslon.

Dia mencontohkan saat Hasyim Muzadi maju sebagai capres mendampingi Megawati tahun 2004, yang menonaktifkan Rais Aam saat itu KH M A Shal Mahfudh.

"Memohon ketegasan Rais Aam jika ada bentuk penggalangan dan mobilisasi kepada paslon tertentu secara terbuka. Hak penonaktifan (pengurus NU) bukan pada warga, kita taat aturan organisasi. Itu hak Rais aam," ucap dia.

Adapun 9 hasil pernyataan sikap Mubes Nahdliyin Nusantara, yakni:

1. Memohon kepada semua unsur di dalam jamiyah NU, baik Nahdliyin, pengurus NU, dan politisi dari lingkungan NU, agar mentaati Khittah NU dan tidak melakukan pengkhianatan kepada para sesepuh dan para pendiri NU.
2. Konbes dan Harlah hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai amanah AD RT NU sebagai kewajiban pengurus pada setiap periode, sebagai bentuk khidmah Jam'iyyah NU, bukan menjadi alat mengorganisir dukungan kepada salah satu Paslon dalam Kontestasi Capres-Cawapres untuk pemilu 2024, sehingga Jamiyah membicarakan masalah-masalah penting dan mendasar yang diamanatkan pada pendiri dalam AD RT, seperti Kemandirian Jam'iyah, independensi ulama, diversifikasi generasi muda NU, pembenahan organisasi secara berkelanjutan dan lain-lain;
3. Memohon kepada Pengurus NU di semua tingkatan untuk memberi kesempatan kepada semua calon capres-cawapres yang berkontestasi agar dapat menyampaikan visi misinya, dan tidak memihak kepada salah satu paslon sebagai amanah dari Khittah NU. Pemihakan kepada salah satu paslon yang dilakukan oleh Jam'iyah Nu merupakan pelanggaran atas Khittah NU.
4. Memohon kepada Pengurus NU agar mengembalikan kewibawaan para ulama dan kyai untuk tidak jatuh kepada maqam politisi-politisi dan politik praktis, sehingga para ulama di dalam jamiyah seyogyanya berkhidmah untuk kepentingan bangsa, umat dan Jamiyah untuk jangka panjang.
5. Memohon kepada Pengurus NU untuk mengembalikan marwah Jamiyah di tengah berbagai benturan dan turbulensi politik, sehingga sebagian pengurusnya dicokok oleh KPK dengan cara membersihkan struktur NU dari bisikan-bisikan Politisi pragmatis dan tidak terlalu dekat dengan figur-figur politisi pragmatis.
6. Memohon kepada Pengurus NU agar tidak terjebak pada politik transaksional yang akan menghancurkan marwah dan nilai nilai keulamaan, dan sebaliknya mengedepankan politik keumatan, kebangsaan dan kerakyatan;
7. Sesuai dengan prinsip politik atau asas politik ASWAJA, karakter kepemimpinan Jam'iyah NU adalah kepemimpinan keulamaan yang mengedepankan musyawarah dan mendengarkan poros-poros kyai-kyai di daerah. Kepemimpinan Jam'iyah NU adalah kepemimpinan partisipatif bukan kepemimpinan rezim dan perorangan yang dipaksakan sehingga setiap keputusan organisasi/jam'iyah seyogyanya diambil secara partisipatif dan terbuka dengan berpijak pada Khittah NU dan Qonun Asasi serta AD ART.
8. Kami memohon kepada semua elemen di dalam Nahdlatul Ulama untuk terbiasa dengan amaliah saling mengingatkan satu sama lain dalam rangka menegakkan kultur keterbukaan dalam perbedaan pendapat dan saling menghargai dengan sesama pengurus dan warga NU.
9. Menyerukan kepada seluruh warga NU untuk menyalurkan aspirasi politiknya berdasarkan kebijakan hati nurani dan dilandasi oleh Khittah NU, Qonun Asasi, AD ART dan politik kemaslahatan aswaja an nahdliyah.

Baca juga: Ketum PBNU Gus Yahya Tegaskan NU Tetap Netral Meniru Sikap Sri Sultan HB X

Mubes Nahdliyin Nusantara

Koordinator Tim Pengurus Mubes Nahdliyin Nusantara, Nur Cholik Ridwan mengatakan, salah satu yang mendorong diadakannya Mabes karena ada gerusan politik praktis yang terlalu dalam yang terjadi di NU.

"Sehingga akhirnya hanya mengurusi paslon mengurusi day to day politik, itu ranah partai politik, organisasi politik, bukan ranah NU," kata dia.

Dikatakannya, NU harus lebih berbicara politik ulama politik yang bersifat kebangsaan. Dia mencontohkan, desain bangsa ini 10 tahun terus seperti ini akan bagaimana.

Ulama seharusnya memberikan tausiah kebangsaan, dan jangan sampai menjadi Underbow organisasi politik.

"Misalnya dengan Timses itu kan organisasi yang dibentuk gabungan politik, itu ndak boleh, jamiah digunakan untuk itu. Kalau pribadi monggo, tapi harus berhenti dari pengurus NU atau non aktif," kata Pendiri Pesantren Bumi Cendekia itu.