9 Poin Hasil Mubes Nahdliyin Nusantara, Minta Pengurus NU Netral dalam Pemilu

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Musyawarah besar (Mubes) Nahdliyin Nusantara mengeluarkan pernyataan sikap untuk Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilu 2024 mendatang.

Ada 9 sikap hasil Mubes di Kampung Mataraman, Panggungharjo, Sewon, Bantul, DI Yogyakarta.

Salah satunya meminta pengurus NU netral dalam Pemilu 2024.

"Ini merupakan salah satu ikhtiar dari warga NU. Merupakan hak dari warga NU untuk merefleksi tentang khittah Nahdlatul Ulama, termasuk melakukan upaya yang dianjurkan oleh khittah yakni saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran," kata Koordinator Pelaksanaan Mubes Hasan Basri Marwa ditemui di Kampung Mataraman, Minggu (28/1/2024).

"Untuk menegur para pengurus karena ada beberapa fakta telah melanggar khittah mendukung salah satu paslon," kata dia.

Hasan Basri mengatakan, kegiatan ini berdekatan dengan Harlah NU ke 101, juga sebagai upaya mensyukuri dengan cara tetap belajar dari amanat pendiri dan ulama masa lalu.

Mubes ini diikuti ratusan orang dari seluruh Indonesia, PCNU, hingga pengurus cabang Internasional.

Hasil mubes ini akan disampaikan kepada warga NU.

Pihaknya memohon Rais Aam NU untuk tegas menonaktifkan pengurus yang melakukan penggalangan dan mobilisasi yang mendukung salah satu paslon.

Dia mencontohkan saat Hasyim Muzadi maju sebagai capres mendampingi Megawati tahun 2004, yang menonaktifkan Rais Aam saat itu KH M A Shal Mahfudh.

"Memohon ketegasan Rais Aam jika ada bentuk penggalangan dan mobilisasi kepada paslon tertentu secara terbuka. Hak penonaktifan (pengurus NU) bukan pada warga, kita taat aturan organisasi. Itu hak Rais aam," ucap dia.

Adapun 9 hasil pernyataan sikap Mubes Nahdliyin Nusantara, yakni:

Mubes Nahdliyin Nusantara

Koordinator Tim Pengurus Mubes Nahdliyin Nusantara, Nur Cholik Ridwan mengatakan, salah satu yang mendorong diadakannya Mabes karena ada gerusan politik praktis yang terlalu dalam yang terjadi di NU.

"Sehingga akhirnya hanya mengurusi paslon mengurusi day to day politik, itu ranah partai politik, organisasi politik, bukan ranah NU," kata dia.

Dikatakannya, NU harus lebih berbicara politik ulama politik yang bersifat kebangsaan. Dia mencontohkan, desain bangsa ini 10 tahun terus seperti ini akan bagaimana.

Ulama seharusnya memberikan tausiah kebangsaan, dan jangan sampai menjadi Underbow organisasi politik.

"Misalnya dengan Timses itu kan organisasi yang dibentuk gabungan politik, itu ndak boleh, jamiah digunakan untuk itu. Kalau pribadi monggo, tapi harus berhenti dari pengurus NU atau non aktif," kata Pendiri Pesantren Bumi Cendekia itu.